^{Gambar : ilustrasi}

Penemuan gas alam di Cekungan Andaman kembali menempatkan Aceh di peta energi dunia. Cadangan besar ini dipuji sebagai peluang emas bagi Indonesia. Namun di tengah euforia tersebut, muncul kegelisahan yang semakin keras terdengar dari masyarakat Aceh: apakah kekayaan ini benar-benar akan mengangkat kesejahteraan daerah, atau justru kembali menjadi cerita lama sumber daya diambil, manfaatnya mengalir ke luar?

Pertanyaan ini bukan sekadar retorika. Ia lahir dari pengalaman panjang Aceh sebagai daerah penghasil energi yang tidak selalu menikmati hasilnya secara proporsional. Maka, proyek Andaman kini bukan hanya soal energi, tetapi soal keadilan ekonomi.

1. Cadangan Raksasa yang Menggiurkan

Blok South Andaman menyimpan potensi gas yang sangat besar. Dua sumur utama—Layaran-1 dan Tangkulo-1—diperkirakan memiliki lebih dari 8 triliun kaki kubik gas in place. Ini bukan angka kecil. Ini adalah salah satu temuan terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa dekade terakhir.

Namun, besarnya cadangan tidak otomatis berarti besarnya manfaat bagi daerah. Sejarah menunjukkan, kekayaan alam sering kali lebih cepat keluar dari daerah dibandingkan manfaatnya yang kembali.

2. Siapa yang Menguasai?

Blok ini dioperasikan oleh Mubadala Energy, perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, dengan Harbour Energy sebagai mitra. Artinya, kendali teknis dan investasi berada di tangan korporasi global.

Pertanyaannya sederhana namun krusial: seberapa besar ruang bagi Aceh untuk menentukan arah pemanfaatan sumber daya ini? Jika keputusan strategis sepenuhnya berada di luar daerah, maka posisi Aceh berisiko hanya menjadi lokasi produksi, bukan pusat pertumbuhan ekonomi.

3. Target Produksi: Cepat atau Terburu-buru?

Produksi pertama ditargetkan pada 2028. Ambisi ini menunjukkan keseriusan proyek, tetapi juga memunculkan kekhawatiran: apakah percepatan produksi akan diiringi dengan kesiapan infrastruktur dan kebijakan untuk memastikan manfaat lokal?

Jika tidak, maka Aceh bisa kembali menghadapi situasi di mana gas diproduksi cepat, tetapi pembangunan ekonomi daerah berjalan lambat.

4. Untuk Siapa Gas Ini?

Secara resmi, gas Andaman diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Ini berarti sebagian besar produksi berpotensi dialirkan ke luar Aceh melalui jaringan pipa atau fasilitas distribusi lainnya.

Di sinilah kritik menjadi tajam: apakah Aceh hanya akan menjadi pemasok energi bagi daerah lain?

Tanpa kebijakan yang tegas untuk membangun industri di Aceh, gas ini berisiko hanya “melewati” Aceh—diambil dari tanahnya, tetapi tidak menggerakkan ekonominya.

5. Hilirisasi: Janji atau Kenyataan?

Semua pihak sepakat bahwa hilirisasi adalah kunci. Industri seperti LNG, petrokimia, pupuk, hingga hidrogen bisa menjadi motor ekonomi baru bagi Aceh.

Namun, pertanyaan yang belum terjawab adalah: apakah hilirisasi benar-benar akan dibangun di Aceh, atau hanya menjadi wacana di atas kertas?

Tanpa komitmen konkret, hilirisasi bisa berubah menjadi jargon yang terus diulang, sementara nilai tambah tetap dinikmati di luar daerah.

6. Hak Aceh: Lebih dari Sekadar Royalti

Sebagai daerah penghasil, Aceh tidak hanya berhak atas bagi hasil. Aceh berhak atas:

• lapangan kerja yang nyata bagi masyarakat lokal;
• transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM;
• pembangunan kawasan industri;
• pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Jika proyek sebesar ini tidak mampu menghadirkan dampak tersebut, maka wajar jika publik mempertanyakan siapa sebenarnya yang diuntungkan.

7. Bayang-Bayang Sejarah Arun

Aceh pernah menjadi pusat industri gas melalui Lapangan Arun. Namun, banyak pihak menilai bahwa manfaat jangka panjang bagi masyarakat tidak sebanding dengan besarnya eksploitasi sumber daya yang terjadi.

Kini, Andaman hadir sebagai peluang kedua—atau mungkin ujian kedua.

Apakah Aceh akan kembali menjadi penonton di tanahnya sendiri, atau akhirnya menjadi pemain utama dalam pengelolaan kekayaannya?

Blok Andaman bukan sekadar proyek energi. Ia adalah ujian bagi komitmen negara terhadap keadilan ekonomi daerah. Keberhasilan proyek ini tidak akan diukur dari berapa banyak gas yang diproduksi, tetapi dari seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat Aceh.

Jika gas hanya mengalir keluar tanpa membangun industri, tanpa menciptakan lapangan kerja, tanpa meningkatkan kesejahteraan, maka Andaman hanya akan menjadi bab baru dari cerita lama.

Dan Aceh, sekali lagi, akan bertanya: mengapa kekayaan yang begitu besar tidak pernah benar-benar menjadi milik kami?