^{Gambar : ilustrasi}

Lebih dari dua puluh tahun setelah berakhirnya konflik bersenjata di Aceh melalui Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki tahun 2005, salah satu pertanyaan yang terus mengemuka adalah mengapa Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dijanjikan dalam MoU dan diatur dalam kerangka hukum nasional belum juga terbentuk untuk memeriksa dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi selama konflik. Pertanyaan ini bukan hanya persoalan politik, melainkan menyangkut kredibilitas negara hukum, hak korban atas keadilan, dan komitmen Indonesia terhadap kewajiban hukum internasional.

Dalam berbagai kajian transitional justice, penyelesaian konflik tidak hanya diukur dari berhentinya kekerasan bersenjata. Perdamaian yang berkelanjutan juga menuntut adanya kebenaran, keadilan, reparasi, dan jaminan ketidakberulangan. Ketika salah satu unsur tersebut tidak berjalan secara efektif, maka proses transisi menuju perdamaian yang utuh menjadi tidak lengkap.

Dasar Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc

Secara nasional, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang tersebut membuka kemungkinan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili dugaan pelanggaran HAM berat tertentu melalui mekanisme yang ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, MoU Helsinki juga memuat komitmen mengenai pembentukan Pengadilan HAM di Aceh sebagai bagian dari paket penyelesaian konflik. Komitmen tersebut kemudian menjadi salah satu dasar politik lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Namun hingga saat ini, mekanisme peradilan tersebut belum diwujudkan secara operasional untuk memeriksa dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi selama konflik Aceh.

1. Kompleksitas Mekanisme Hukum

Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc tidak berlangsung otomatis setelah adanya dugaan pelanggaran HAM berat. Sistem hukum Indonesia mengatur tahapan penyelidikan, penyidikan, serta mekanisme konstitusional sebelum perkara dapat dibawa ke pengadilan. Kompleksitas prosedur ini sering disebut sebagai salah satu faktor yang memperlambat proses.

Namun, kritik akademik muncul ketika prosedur tersebut berlangsung sangat lama tanpa menghasilkan kepastian hukum. Dalam negara hukum, prosedur memang penting, tetapi prosedur tidak boleh berubah menjadi alasan yang membuat keadilan tertunda tanpa batas waktu.

2. Perbedaan Pandangan Antar Lembaga

Dalam praktiknya, beberapa hasil penyelidikan Komnas HAM mengenai dugaan pelanggaran HAM berat tidak selalu ditindaklanjuti dengan pandangan yang sama oleh institusi lain dalam sistem peradilan pidana.

Perbedaan penilaian mengenai kecukupan alat bukti, konstruksi hukum, maupun aspek prosedural menyebabkan sejumlah perkara berhenti pada tahap penyelidikan atau penyidikan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya tantangan koordinasi kelembagaan yang berdampak langsung terhadap kepastian hukum bagi korban.

3. Sensitivitas Politik

Kasus-kasus pelanggaran HAM berat umumnya berkaitan dengan konflik bersenjata, operasi keamanan, atau kebijakan negara pada masa lalu. Oleh karena itu, penyelesaiannya sering memiliki dimensi politik selain dimensi hukum.

Dalam berbagai kajian transitional justice, sensitivitas politik sering menjadi tantangan utama karena pemerintah harus menyeimbangkan tuntutan keadilan, stabilitas, dan rekonsiliasi. Meski demikian, pendekatan tersebut tidak boleh menghilangkan hak korban untuk memperoleh keadilan.

4. Pembuktian yang Semakin Sulit

Semakin lama suatu perkara tertunda, semakin besar risiko hilangnya alat bukti, wafatnya saksi, menurunnya kualitas ingatan saksi, hingga rusaknya dokumen.

Akibatnya, peluang untuk membuktikan perkara secara efektif juga semakin berkurang. Inilah sebabnya banyak ahli hukum HAM menekankan pentingnya penyelidikan dan penuntutan yang dilakukan tanpa penundaan yang tidak semestinya.

Korelasi dengan Impunitas

Dalam hukum HAM internasional, impunitas tidak selalu diartikan sebagai adanya perlindungan yang disengaja terhadap pelaku. Impunitas juga dapat muncul ketika dugaan pelanggaran HAM berat tidak memperoleh penyelidikan, penuntutan, atau putusan pengadilan yang efektif dalam jangka waktu yang panjang.

Dengan demikian, korelasi antara belum terbentuknya Pengadilan HAM ad hoc dan impunitas terletak pada akibat hukumnya.

Ketika perkara tidak pernah memasuki proses peradilan, maka:

• korban kehilangan kesempatan memperoleh putusan pengadilan;
• keluarga korban tidak memperoleh kepastian hukum;
• tanggung jawab pidana individual tidak pernah diuji di depan hakim;
• negara sulit menunjukkan bahwa kewajibannya untuk memberikan keadilan telah dipenuhi.

Karena itu, banyak literatur transitional justice menyebut bahwa keterlambatan penyelesaian perkara dapat memperkuat risiko budaya impunitas, yaitu keadaan ketika pelanggaran berat tidak diikuti oleh mekanisme akuntabilitas yang efektif.

Studi Kasus Aceh

Dalam konteks Aceh, sejumlah peristiwa seperti Rumoh Geudong, Simpang KKA, Jambo Keupok, dan sejumlah kasus lain telah menjadi perhatian Komnas HAM serta berbagai organisasi hak asasi manusia.

Sebagian kasus telah melalui penyelidikan pro justitia oleh Komnas HAM, sementara di sisi lain Aceh juga membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR Aceh) untuk mengungkap pola pelanggaran dan memberikan rekomendasi pemulihan.

Namun terdapat keterbatasan mendasar. KKR Aceh memiliki mandat untuk pengungkapan kebenaran dan rekomendasi reparasi, tetapi tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi pidana. Akibatnya, mekanisme non-yudisial tidak dapat menggantikan fungsi Pengadilan HAM dalam menentukan pertanggungjawaban pidana individual.

Di sinilah muncul kritik yang paling mendasar. Rekonsiliasi memang penting, tetapi rekonsiliasi tidak identik dengan akuntabilitas pidana. Keduanya merupakan instrumen yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

Solusi

Penyelesaian pelanggaran HAM berat di Aceh memerlukan pendekatan yang integratif.

Pertama, setiap hasil penyelidikan yang memenuhi persyaratan hukum perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Kedua, koordinasi antara Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan lembaga terkait perlu diperkuat agar tidak terjadi kebuntuan prosedural yang berkepanjangan.

Ketiga, hak korban atas reparasi harus tetap dipenuhi tanpa menjadikan reparasi sebagai pengganti proses pidana.

Keempat, negara perlu terus memperkuat reformasi kelembagaan, perlindungan saksi, serta pengungkapan arsip dan fakta sejarah agar proses pencarian kebenaran berlangsung secara komprehensif.

Penutup

Persoalan terbesar dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di Aceh bukan semata-mata ketiadaan norma hukum. Indonesia telah memiliki dasar hukum nasional dan berbagai kewajiban internasional yang mengatur penegakan HAM. Tantangan utamanya terletak pada efektivitas implementasi.

Semakin lama dugaan pelanggaran HAM berat tidak memperoleh kepastian melalui mekanisme hukum yang tersedia, semakin besar risiko melemahnya kepercayaan korban terhadap sistem peradilan dan semakin kuat persepsi mengenai impunitas. Dalam negara hukum yang demokratis, keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan melalui proses yang independen, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.