Indonesia dan Kebuasan Serdadu Liarnya, Pembunuhan Rakyat Sipil Kembali Terjadi Di Aceh Pidie.

^{Foto : Theatjehnese.com}

THEATJEHNESE – Peristiwa penembakan warga sipil saat pelaksanaan kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada 4 November 2026, kembali membuka luka lama masyarakat Aceh. Seorang pemuda bernama Abzalul Rizal (20) meninggal dunia. Tiga belas warga lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Peristiwa yang seharusnya berlangsung dalam suasana keagamaan dan kebersamaan itu justru berakhir dengan jatuhnya korban jiwa.

Tragedi ini bukan sekadar persoalan bentrokan antara masyarakat dan aparat. Ini adalah persoalan hak hidup, penggunaan kekuatan oleh negara, pertanggungjawaban pidana individual, serta kepastian bahwa hukum berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki kewenangan dan senjata.

Persoalan semakin serius ketika penembakan tersebut dikaitkan dengan upaya penertiban pengibaran bendera Bulan Bintang, simbol yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan politik dan perdamaian Aceh.

Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai legalitas pengibaran bendera tersebut, satu prinsip tidak boleh ditawar: perbedaan politik, penolakan masyarakat, ataupun persoalan ketertiban umum tidak pernah menjadi pembenaran otomatis untuk menghilangkan nyawa manusia.

Jika memang terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum mengenai pengibaran simbol daerah, negara memiliki kewajiban menyelesaikannya melalui prosedur hukum. Bukan dengan tindakan yang berujung pada kematian warga sipil.

Negara memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, tetapi negara tidak memiliki kewenangan untuk bertindak di luar hukum.

Investigasi yang dijanjikan, tetapi keadilan belum terlihat

TNI AD telah menyampaikan versinya mengenai kronologi kejadian. Menurut keterangan institusi tersebut, aparat telah melakukan pendekatan persuasif, kemudian menghadapi penolakan dan pelemparan benda oleh warga. TNI menyatakan penggunaan tindakan pengamanan secara bertahap, termasuk amunisi hampa dan peluru karet.

Namun, terdapat pertanyaan mendasar yang belum mendapatkan jawaban memadai: jika penggunaan amunisi yang disampaikan institusi adalah amunisi hampa dan peluru karet, bagaimana menjelaskan luka pada tubuh korban yang menurut indikasi awal Komnas HAM diduga berasal dari proyektil?

Pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab dengan asumsi, pembelaan institusional, ataupun pernyataan sepihak. Jawabannya harus ditemukan melalui pemeriksaan forensik, pengujian balistik, pemeriksaan senjata, serta keterangan saksi yang berada di lokasi.

Komnas HAM telah menyampaikan bahwa pihaknya menemukan sejumlah bukti awal dan berencana meminta klarifikasi kepada Panglima TNI serta Pangdam Iskandar Muda. Komnas HAM juga menyoroti persoalan pemeriksaan forensik terhadap korban.

Akan tetapi, sampai 14 November 2026, belum ditemukan informasi publik yang mengonfirmasi bahwa individu yang bertanggung jawab telah ditetapkan sebagai tersangka, didakwa, atau dijatuhi hukuman pengadilan.

Di sinilah persoalan akuntabilitas negara harus diuji.

Masyarakat tidak cukup hanya diberi tahu bahwa investigasi sedang berjalan. Keluarga korban berhak mengetahui siapa yang melepaskan tembakan, senjata apa yang digunakan, siapa yang memberikan perintah, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana akan dilaksanakan.

Pemeriksaan internal tidak boleh menjadi ruang untuk menutup persoalan. Sebab, institusi yang anggotanya diduga terlibat dalam suatu peristiwa tidak dapat dijadikan satu-satunya penentu kebenaran atas peristiwa tersebut.

Yang dibutuhkan adalah penyelidikan independen, transparan, dan dapat diuji secara hukum.

Aceh tidak pernah benar-benar selesai dengan masa lalunya

Tragedi Pulo Keunari tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang pelanggaran HAM di Aceh.

Selama konflik bersenjata yang berlangsung sejak 1976 hingga penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005, masyarakat Aceh mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, hingga berbagai tindakan yang merenggut kehidupan masyarakat sipil.

Berbagai peristiwa seperti Rumoh Geudong, Simpang KKA, Jambo Keupok, dan Bumi Flora masih menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat Aceh.

Persoalannya bukan karena negara sama sekali tidak pernah melakukan penyelidikan. Justru persoalannya adalah sejumlah penyelidikan telah menghasilkan temuan, tetapi pertanggungjawaban pidana melalui proses peradilan belum memberikan kepastian yang memadai.

Laporan kinerja Komnas HAM mencatat bahwa penyelidikan pro justitia atas peristiwa Jambo Keupok telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 2016, Simpang KKA pada 2016, serta Rumoh Geudong dan Pos Sattis pada 2018.

Namun, penyerahan hasil penyelidikan tidak otomatis berarti perkara telah dituntaskan melalui pengadilan.

Amnesty International juga telah lama mengkritik tidak berlanjutnya proses penyidikan dan penuntutan dalam sejumlah kasus tersebut.

Lebih jauh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh telah mengumpulkan 5.195 pernyataan, dengan 4.675 di antaranya dianalisis dalam laporan temuannya. Laporan tersebut mengungkap pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan, kekerasan seksual, serta pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam konflik.

KKR Aceh bahkan menemukan adanya impunitas yang hampir menyeluruh dalam konteks pertanggungjawaban atas pelanggaran selama konflik.

Ini bukan sekadar tuduhan aktivis. Ini merupakan temuan lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan mandat hukum Pemerintahan Aceh.

Pertanyaannya kemudian: jika kesaksian telah dikumpulkan, jika penyelidikan telah dilakukan, jika hasil temuan telah diserahkan kepada lembaga penegak hukum, mengapa keadilan pidana masih begitu sulit diwujudkan?

Mengapa keluarga korban harus terus menunggu?

Mengapa orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya akibat dugaan pelanggaran HAM harus menghabiskan puluhan tahun untuk sekadar mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum?

Aceh tidak boleh terus-menerus diperlakukan sebagai wilayah yang cukup diberi janji perdamaian, tetapi tidak memperoleh keadilan.

Perdamaian tanpa pertanggungjawaban bukan penyelesaian. Ia hanya berpotensi menjadi penundaan keadilan.

Negara tidak boleh membangun perdamaian dengan melupakan korban

MoU Helsinki 2005 seharusnya menjadi titik perubahan hubungan antara negara dan masyarakat Aceh.

Perjanjian tersebut bukan hanya tentang penghentian konflik bersenjata, tetapi juga tentang pembangunan kepercayaan, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, dan penyelesaian persoalan Aceh melalui jalur politik serta hukum.

Namun, perdamaian akan kehilangan maknanya apabila masyarakat sipil masih menghadapi ketakutan terhadap penggunaan kekuatan yang tidak proporsional.

Sebuah perdamaian tidak dapat dinilai hanya dari tidak adanya perang. Perdamaian juga harus diukur dari kemampuan negara melindungi kehidupan masyarakat, menjamin kebebasan sipil, serta menyediakan mekanisme keadilan bagi korban kekerasan.

Karena itu, kasus Abzalul Rizal harus menjadi ujian bagi komitmen negara terhadap perdamaian Aceh.

Apabila dugaan penembakan terbukti dilakukan secara melawan hukum, pelakunya harus diproses secara individual. Jika ditemukan keterlibatan pihak yang memberikan perintah atau kegagalan pengawasan komando yang memenuhi unsur hukum, tanggung jawab tersebut juga harus diungkap.

Tidak boleh ada perlindungan jabatan yang menghalangi proses hukum.

Tidak boleh ada alasan institusional yang menghapus hak korban.

Dan tidak boleh ada anggapan bahwa seragam memberikan kekebalan terhadap hukum.

Sudah saatnya masyarakat internasional hadir membantu Aceh

Ketika mekanisme nasional berulang kali belum mampu memberikan kepastian keadilan bagi korban, sudah saatnya persoalan HAM di Aceh mendapatkan perhatian yang lebih serius dari masyarakat internasional.

Seruan ini bukan ajakan untuk mengabaikan kedaulatan Indonesia. Bukan pula permintaan agar persoalan Aceh diselesaikan oleh kekuatan asing.

Sebaliknya, ini adalah seruan agar Indonesia memenuhi kewajiban HAM internasional yang telah diterimanya sendiri.

Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Negara berkewajiban melindungi hak hidup, memastikan penyelidikan yang efektif atas dugaan perampasan nyawa secara melawan hukum, dan menyediakan pemulihan bagi korban.

Oleh karena itu, perhatian internasional terhadap Aceh merupakan bagian dari mekanisme perlindungan HAM yang sah.

Ada beberapa langkah konkret yang perlu didorong.

Pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui OHCHR.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia perlu memberikan perhatian lebih serius terhadap perkembangan kasus penembakan Pulo Keunari dan persoalan akuntabilitas pelanggaran HAM masa lalu di Aceh.

Dukungan dapat dilakukan melalui dialog dengan pemerintah Indonesia, pemantauan, bantuan teknis, dan dorongan agar penyelidikan berlangsung independen.

Kedua, Pelapor Khusus PBB (UN Special Rapporteurs).

Pelapor Khusus PBB mengenai eksekusi di luar proses hukum atau sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembela HAM perlu didorong untuk meminta klarifikasi kepada pemerintah Indonesia serta memantau perkembangan kasus sesuai mandat masing-masing.

Ketiga, Komite HAM PBB.

Sebagai negara pihak ICCPR, Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan hak-hak sipil dan politik. Persoalan impunitas, perlindungan hak hidup, dan kegagalan memberikan pemulihan kepada korban Aceh perlu terus menjadi bagian dari evaluasi internasional.

Keempat, organisasi HAM internasional.

Amnesty International, Human Rights Watch, Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), serta organisasi masyarakat sipil internasional lainnya perlu memperkuat pemantauan, dokumentasi, dan advokasi terhadap persoalan HAM di Aceh.

Kelima, dukungan penelitian dan dokumentasi independen.

Universitas, lembaga penelitian HAM, dan organisasi hukum internasional perlu dilibatkan untuk memperkuat dokumentasi korban, mengamankan kesaksian, mengkaji tanggung jawab individual, serta memastikan bukti sejarah tidak hilang.

Kehadiran internasional yang dimaksud bukan untuk mengambil alih kewenangan pengadilan Indonesia, melainkan memastikan bahwa proses nasional berjalan sesuai standar HAM internasional.

Aceh tidak meminta perlakuan istimewa. Aceh hanya meminta hak yang sama: hak untuk hidup, hak atas kebenaran, hak memperoleh keadilan, dan hak untuk tidak mengalami kekerasan yang sama secara berulang.

Pertanggungjawaban individual, bukan perlindungan institusional

Salah satu persoalan yang harus mendapat perhatian adalah kecenderungan menyelesaikan dugaan kekerasan aparat sebagai persoalan internal institusi.

Padahal, hukum pidana modern mengenal prinsip individual criminal responsibility.

Artinya, seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri apabila unsur tindak pidana terbukti.

Dalam kasus Pulo Keunari, penyidikan harus menjawab tiga lapisan pertanggungjawaban.

Pertama, siapa yang secara langsung melepaskan tembakan yang mengakibatkan kematian korban.

Kedua, apakah terdapat individu yang memberikan instruksi atau perintah yang bertentangan dengan hukum.

Ketiga, apakah terdapat komandan yang memiliki kendali efektif, mengetahui atau seharusnya mengetahui tindak pidana bawahannya, tetapi gagal mengambil langkah yang diperlukan dan wajar untuk mencegah atau menindak perbuatan tersebut.

Dalam perspektif hukum pidana internasional, konsep tanggung jawab komando tidak dapat diterapkan secara sembarangan. Unsur-unsurnya harus dibuktikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pula, kasus Pulo Keunari tidak boleh langsung dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang tanpa membuktikan unsur-unsur khusus yang dipersyaratkan hukum internasional.

Namun, ketiadaan unsur kejahatan internasional tidak berarti dugaan pembunuhan atau kekerasan terhadap warga sipil menjadi persoalan ringan.

Perampasan nyawa secara melawan hukum tetap merupakan persoalan pidana yang serius dan wajib diusut.

Pengadilan harus menjadi tempat mencari keadilan, bukan tempat menghilangkan tanggung jawab

Persoalan yurisdiksi juga tidak boleh diabaikan.

MoU Helsinki mengatur bahwa kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Aceh diadili melalui pengadilan sipil di Aceh. Hal ini harus dibaca bersama ketentuan hukum nasional mengenai yurisdiksi peradilan terhadap anggota TNI.

Apabila penyidikan membuktikan adanya tindak pidana umum terhadap warga sipil, proses peradilan harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan jaminan agar perkara tidak berhenti pada mekanisme disiplin internal.

Keluarga korban berhak memperoleh kejelasan mengenai mekanisme hukum yang digunakan.

Sebab, keadilan tidak akan tercapai apabila proses hukum hanya menjadi formalitas untuk menunjukkan bahwa institusi telah melakukan pemeriksaan.

Yang dibutuhkan adalah proses yang mampu mengungkap kebenaran, mengidentifikasi individu yang bertanggung jawab, dan menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Aceh tidak boleh terus menjadi wilayah yang mengubur ingatan para korbannya

Ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada konflik bersenjata: ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan bahwa hukum mampu melindungi mereka.

Masyarakat Aceh telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang. Mereka telah melewati konflik, kehilangan keluarga, menyaksikan kekerasan, dan menerima janji perdamaian.

Namun, perdamaian tidak boleh membuat korban kehilangan hak untuk menuntut keadilan.

Rumoh Geudong tidak boleh hanya menjadi monumen sejarah. Simpang KKA tidak boleh hanya dikenang setiap tahun. Jambo Keupok tidak boleh berhenti sebagai nama sebuah tragedi. Dan kematian Abzalul Rizal tidak boleh menjadi satu lagi peristiwa yang perlahan menghilang dari perhatian publik tanpa pertanggungjawaban.

Negara harus membuktikan bahwa masa lalu tidak akan terulang.

Pemerintah harus membuktikan bahwa aparat yang melakukan tindak pidana tidak akan dilindungi oleh kekuasaan.

Institusi militer harus membuktikan bahwa disiplin dan kehormatan korps tidak dibangun dengan menutupi kesalahan anggotanya.

Dan lembaga penegak hukum harus membuktikan bahwa hukum tidak hanya tajam kepada masyarakat sipil, tetapi juga berlaku terhadap mereka yang memiliki senjata dan kekuasaan.

Jangan biarkan Abzalul Rizal menjadi nama berikutnya dalam daftar panjang korban tanpa keadilan

Kematian Abzalul Rizal harus menjadi momentum untuk mengakhiri pola penyelesaian dugaan kekerasan aparat yang tidak transparan dan tidak memberikan kepastian pertanggungjawaban pidana.

Kita tidak sedang meminta negara menghukum seseorang tanpa proses pembuktian. Kita sedang menuntut negara menjalankan proses hukum yang jujur, independen, dan terbuka.

Jika tidak bersalah, proses hukum akan membuktikannya. Jika terbukti melakukan tindak pidana, tidak boleh ada alasan untuk membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban.

Aceh telah terlalu lama menunggu.

Sudah cukup banyak keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta tanpa memperoleh kejelasan. Sudah cukup banyak kesaksian yang dikumpulkan tanpa diikuti penyelesaian yudisial yang memadai. Sudah cukup banyak janji perdamaian yang belum sepenuhnya menjawab tuntutan keadilan para korban.

Sudah saatnya pemerintah Indonesia membuka ruang pengawasan yang lebih luas, menerima dukungan internasional, dan menunjukkan bahwa komitmen HAM bukan sekadar pernyataan diplomatik.

Perdamaian tidak boleh menjadi tempat bersembunyi bagi impunitas. Kedaulatan tidak boleh menjadi alasan untuk menolak pengawasan HAM. Dan kekuasaan negara tidak pernah lebih tinggi daripada hak hidup manusia.

Aceh tidak membutuhkan belas kasihan. Aceh membutuhkan keadilan. Dan keadilan itu tidak boleh terus ditunda.