Muallem Sebagai Gubernur Aceh Pastikan Hilirisasi Migas Blok Andaman

^{Gambar : Ilustrasi}

Lhokseumawe – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menegaskan bahwa potensi besar gas alam dari kawasan Blok Andaman harus menjadi titik awal kebangkitan industri Aceh melalui program hilirisasi. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam tersebut tidak boleh hanya menghasilkan penerimaan daerah dalam bentuk bagi hasil, tetapi harus mampu melahirkan industri, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

“Lampu hijau hilirisasi sudah kita dapatkan. Gas alam kita melimpah, sekarang saatnya mempersiapkan diri dengan matang,” ujar Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, Rabu (1/7/2026).

Pemerintah Aceh memandang kawasan Andaman sebagai salah satu penemuan migas terbesar di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Kawasan ini terdiri atas enam wilayah kerja utama, yaitu Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman. Tahap awal pengembangan akan dimulai dari Lapangan Gas Tangkulo di Wilayah Kerja South Andaman yang dioperasikan oleh Mubadala Energy.

Menurut Pemerintah Aceh, pengembangan lapangan tersebut harus terhubung dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe agar menjadi pusat hilirisasi migas di Aceh. Langkah ini juga dinilai selaras dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang memasukkan pengembangan KEK Arun sebagai salah satu proyek strategis.

Dari sisi potensi produksi, Lapangan Gas Tangkulo diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 300 MMSCFD gas. Hingga saat ini, komitmen penjualan gas (Gas Sale Agreement/GSA) yang telah disepakati baru sekitar 160 MMSCFD untuk kebutuhan PLN. Artinya, masih terdapat kapasitas gas yang dapat dimanfaatkan untuk membangun industri hilir di Aceh.

Gas tersebut berpotensi menjadi bahan baku industri metanol, hidrogen, pupuk, petrokimia, hingga berbagai industri turunan lainnya. Sementara produksi kondensat sekitar 7.500 barel per hari dapat diolah menjadi nafta, kerosin, maupun komponen bahan bakar yang bernilai tambah lebih tinggi melalui pembangunan kilang (refinery).

Pemerintah Aceh juga menilai bahwa keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan industri, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia. Karena itu, perusahaan operator diharapkan ikut berkontribusi dalam pengembangan tenaga kerja lokal melalui pendidikan, pelatihan, dan alih teknologi sehingga masyarakat Aceh tidak hanya menjadi penonton ketika industri mulai beroperasi.

Namun demikian, di tengah optimisme tersebut muncul perdebatan mengenai rencana penyaluran gas Blok Andaman melalui jaringan pipa menuju kawasan industri di luar Aceh. Kebijakan semacam ini dinilai perlu dikaji secara hati-hati karena berpotensi mengurangi peluang Aceh membangun industri berbasis gas di wilayahnya sendiri.

Secara ekonomi, menyalurkan gas mentah melalui pipa ke luar daerah memang dapat mempercepat penjualan gas kepada konsumen. Akan tetapi, apabila sebagian besar gas hanya dialirkan keluar tanpa didahului proses hilirisasi di Aceh, maka nilai tambah terbesar justru akan dinikmati oleh daerah yang menjadi lokasi industri penerima gas. Aceh berisiko hanya memperoleh penerimaan dari bagi hasil migas, sementara kesempatan menciptakan lapangan kerja, investasi industri, pengembangan UMKM, hingga pertumbuhan kawasan industri akan berpindah ke daerah lain.

Karena itu, arah kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan jangka panjang Aceh adalah memprioritaskan pemanfaatan gas sebagai bahan baku industri di KEK Arun Lhokseumawe sebelum mempertimbangkan penjualan melalui jaringan pipa ke luar daerah. Penyaluran gas seharusnya menjadi pilihan setelah kebutuhan industri hilir domestik terpenuhi, bukan menjadi kebijakan utama sejak awal pengembangan lapangan.

Dengan pendekatan tersebut, Blok Andaman tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara dan daerah, tetapi juga menjadi fondasi transformasi ekonomi Aceh menuju daerah industri yang mampu menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi ketergantungan terhadap sektor hulu migas semata.