^{Gambar : Ilustrasi}

Lebih dari dua puluh tahun sejak ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005, Aceh memang berhasil keluar dari konflik bersenjata yang panjang dan melelahkan. Namun, di balik narasi keberhasilan tersebut, terdapat kenyataan pahit: perdamaian yang dijanjikan belum sepenuhnya diwujudkan, terutama karena lemahnya komitmen dan konsistensi pemerintah pusat dalam menjalankan isi kesepakatan. Perdamaian Aceh hari ini bukan hanya soal apa yang telah dicapai, tetapi juga tentang apa yang sengaja dibiarkan tidak selesai.

Pertama, penyelesaian pelanggaran HAM berat terhambat oleh minimnya kemauan politik pemerintah pusat. Selama bertahun-tahun, berbagai kasus pelanggaran HAM berat telah diungkap oleh Komnas HAM, namun hampir tidak ada yang benar-benar dibawa ke pengadilan hingga tuntas. Ini bukan sekadar persoalan teknis hukum, melainkan cerminan dari ketidakseriusan negara dalam menegakkan keadilan. Pemerintah pusat, yang sebagian besar kekuasaan politiknya berpusat di Jawa, terlihat lebih memilih stabilitas semu daripada menghadapi tanggung jawab historisnya. Akibatnya, korban terus menunggu, sementara negara seolah menutup mata.

Kedua, pembatasan kewenangan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh menunjukkan setengah hati dalam rekonsiliasi. KKR Aceh memang dibentuk, tetapi tanpa kewenangan penuntutan, lembaga ini hanya menjadi alat pengungkapan tanpa daya paksa. Pemerintah pusat tidak pernah benar-benar mendorong agar mekanisme yudisial berjalan seiring dengan mekanisme non-yudisial. Ini memperlihatkan bahwa rekonsiliasi yang diinginkan negara lebih bersifat simbolik daripada substantif.

Ketiga, ketimpangan ekonomi mencerminkan kegagalan distribusi manfaat perdamaian. Pemerintah pusat sering mengklaim keberhasilan pembangunan di Aceh, tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa manfaat ekonomi belum merata. Banyak wilayah masih tertinggal, sementara ketergantungan terhadap dana transfer pusat tetap tinggi. Kritik yang muncul bukan tanpa alasan: pembangunan yang dikendalikan dari pusat sering kali tidak sensitif terhadap kebutuhan lokal, sehingga memperkuat kesenjangan alih-alih menguranginya.

Keempat, transformasi ekonomi terhambat oleh kebijakan yang tidak berpihak pada kemandirian daerah. Otonomi khusus seharusnya menjadi peluang bagi Aceh untuk membangun ekonomi yang mandiri. Namun, kebijakan ekonomi nasional yang terpusat membuat ruang gerak Aceh tetap terbatas. Pemerintah pusat belum menunjukkan keberanian untuk benar-benar memberikan ruang bagi Aceh mengelola potensinya secara optimal, terutama dalam sektor strategis seperti sumber daya alam.

Kelima, inkonsistensi pemerintah pusat dalam menjalankan MoU memperpanjang konflik tafsir. Banyak ketentuan dalam MoU yang hingga kini masih diperdebatkan, terutama terkait kewenangan dan pengelolaan sumber daya. Hal ini bukan semata karena kompleksitas hukum, tetapi juga karena pemerintah pusat sering kali menafsirkan kesepakatan secara sepihak. Sikap ini menunjukkan bahwa MoU belum sepenuhnya diperlakukan sebagai komitmen politik yang harus dihormati, melainkan sebagai dokumen yang bisa dinegosiasikan ulang sesuai kepentingan pusat.

Keenam, reintegrasi mantan kombatan tidak didukung kebijakan ekonomi yang kuat. Banyak mantan kombatan memang telah kembali ke kehidupan sipil, tetapi tanpa dukungan ekonomi yang memadai, proses reintegrasi menjadi rapuh. Pemerintah pusat tidak cukup serius memastikan adanya program jangka panjang yang berkelanjutan. Tanpa itu, perdamaian berisiko hanya menjadi jeda, bukan solusi permanen.

Ketujuh, lemahnya penegakan hukum dan tata kelola memperlihatkan kegagalan menjaga kualitas perdamaian. Perdamaian tidak cukup hanya dengan menghentikan konflik bersenjata. Ia membutuhkan institusi yang kuat, hukum yang ditegakkan tanpa pandang bulu, dan pemerintahan yang bersih. Namun, hingga kini, berbagai persoalan seperti korupsi, lemahnya transparansi, dan ketidakadilan hukum masih menjadi bayang-bayang. Pemerintah pusat, yang memiliki peran besar dalam membentuk sistem nasional, belum menunjukkan komitmen yang cukup untuk memastikan bahwa Aceh benar-benar bergerak menuju keadilan yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, MoU Helsinki memang berhasil menghentikan perang, tetapi belum sepenuhnya menghadirkan keadilan. Kritik terhadap implementasinya bukanlah bentuk penolakan terhadap perdamaian, melainkan tuntutan agar negara—terutama pemerintah pusat yang selama ini berpusat di Jawa—tidak lagi setengah hati dalam memenuhi janji-janji yang telah disepakati. Perdamaian sejati hanya akan terwujud ketika negara berani menghadapi masa lalunya, menghormati komitmennya, dan memastikan bahwa seluruh rakyat Aceh merasakan keadilan, bukan sekadar ketenangan semu.