Pertambangan Emas Ilegal di Aceh: Antara Kerusakan Lingkungan dan Krisis Tata Kelola Sumber Daya Alam

^{Gambar : Ilustrasi}

Kekayaan alam Aceh kembali menjadi sorotan akibat maraknya praktik penambangan emas ilegal yang diduga berlangsung dengan perlindungan dari pihak-pihak tertentu. Di tengah kondisi sebagian masyarakat Aceh yang masih bergulat dengan persoalan kemiskinan, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan minimnya pemerataan pembangunan, sumber daya alam yang seharusnya menjadi penopang kesejahteraan justru terus dieksploitasi secara melawan hukum oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Fenomena ini memperlihatkan ironi yang mendalam: bumi Aceh yang kaya akan sumber daya terus menghasilkan keuntungan bagi segelintir pihak, sementara masyarakat di sekitar lokasi tambang harus menanggung kerusakan lingkungan dan hilangnya sumber penghidupan.

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) mengungkap adanya dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dalam membekingi aktivitas penambangan emas ilegal di Gampong Alue Jerjak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Ketua SaKA, Miswar, menyatakan bahwa lembaganya menerima berbagai laporan dari masyarakat mengenai aktivitas tambang ilegal yang menggunakan alat berat berupa ekskavator di kawasan tersebut. Berdasarkan laporan tersebut, SaKA mendesak aparat penegak hukum agar segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan aktivitas yang diduga melanggar hukum tersebut serta menyelidiki dugaan adanya pihak-pihak yang memberikan perlindungan terhadap operasi tambang ilegal.

Menurut Miswar, keberadaan dua unit ekskavator di lokasi tambang telah mengubah kondisi aliran sungai yang selama ini dimanfaatkan masyarakat. Air sungai dilaporkan menjadi keruh sehingga mengganggu kebutuhan sehari-hari warga serta berpotensi menimbulkan dampak ekologis yang lebih luas apabila aktivitas tersebut terus dibiarkan. Ia juga mengingatkan agar dugaan perbuatan oknum tidak mencederai nama baik institusi TNI yang selama ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dugaan adanya perlindungan terhadap aktivitas tambang ilegal merupakan persoalan yang tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran biasa. Apabila benar terdapat oknum yang memanfaatkan kewenangan atau pengaruhnya untuk melindungi praktik tersebut, maka yang dirugikan bukan hanya negara dari sisi kehilangan penerimaan sumber daya alam, melainkan juga masyarakat Aceh yang harus menanggung kerusakan lingkungan dan hilangnya hak atas sumber daya yang semestinya dikelola secara sah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kondisi seperti ini memperkuat kesan bahwa kekayaan alam Aceh terus mengalir ke tangan kelompok-kelompok tertentu, sementara manfaatnya tidak dirasakan secara adil oleh masyarakat yang hidup di atas tanah yang kaya akan sumber daya tersebut.

Menanggapi laporan tersebut, Komandan Kodim 0110/Aceh Barat Daya, Letkol Inf Beni Maradona, menyatakan akan melakukan pengecekan terhadap dugaan keterlibatan oknum anggota TNI. Ia menegaskan bahwa apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya keterlibatan oknum, maka perkara tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara transparan, akuntabel, dan tidak memberikan ruang bagi impunitas terhadap siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa memandang latar belakang maupun institusi asalnya.