Sumur Bor Rp150 Juta Disebut Murah, Bencana Banjir Aceh Diduga Dijadikan Ladang Anggaran
Foto.Net
THE ATJEHNESE – Pernyataan bahwa biaya sumur bor Rp150 juta dinilai “wajar” bahkan “murah” di tengah bencana banjir Aceh telah memicu kemarahan publik. Di wilayah yang rumah-rumah hanyut, ladang rusak, dan air bersih menjadi kebutuhan paling mendesak, klaim tersebut bukan sekadar keliru melainkan melukai rasa keadilan korban bencana.
Masalahnya bukan pada pembangunan sumur bor itu sendiri, melainkan pada lonjakan biaya yang tak masuk akal dan cara pemerintah membungkusnya dengan dalih darurat. Bencana, alih-alih menjadi momentum penyelamatan warga, justru berubah menjadi ruang abu-abu anggaran yang minim transparansi dan sarat kepentingan.
- Fakta Teknis: Sumur Bor Layak Tidak Pernah Rp150 Juta
Berdasarkan praktik lapangan kontraktor lokal, teknisi air tanah, dan standar teknis umum di Aceh serta wilayah sejenis, biaya riil pembuatan satu unit sumur bor fungsional (bukan proyek mercusuar) adalah sebagai berikut:
Perhitungan Biaya Riil Sumur Bor (Standar Layak Pakai)
- Pengeboran 30–40 meter
Rp150.000–Rp200.000/m
➝ Rp4,5–8 juta - Pipa casing PVC tebal (AW) 3–4 inch
Rp80.000–Rp120.000/m
➝ Rp2,4–4,8 juta - Saringan (screen), gravel pack, sealing
➝ Rp500 ribu–Rp1 juta - Pompa air (submersible/jet pump kualitas menengah)
➝ Rp2–3 juta - Instalasi listrik, kabel, panel dasar
➝ Rp500 ribu–Rp1 juta - Upah tenaga kerja & mobilisasi alat
➝ Rp1–2 juta
Total Biaya Riil
Rp12–18 juta per sumur
Dengan standar aman dan berkelanjutan: ±Rp15 jutaan
Angka ini bukan asumsi, melainkan praktik umum di lapangan.
- Lalu Dari Mana Rp150 Juta Itu Datang?
Selisih antara Rp15 juta dan Rp150 juta bukan lagi soal perbedaan spesifikasi, melainkan jurang yang mengindikasikan permainan anggaran. Bahkan jika ditambahkan:
- tandon air besar,
- rumah pompa sederhana,
- distribusi pipa ke beberapa titik,
biaya tetap tidak pernah mendekati Rp150 juta per unit, kecuali:
- proyek dibebani markup berlapis,
- spesifikasi dikaburkan,
- atau satu sumur “dibungkus” sebagai paket proyek kompleks tanpa transparansi.
Di sinilah publik patut bertanya: apakah yang dibangun sumur, atau skema anggaran?
- Bencana Dijadikan Alibi, Korban Dijadikan Angka
Dalam situasi darurat, mekanisme pengadaan sering dipercepat. Namun percepatan bukan pembenaran untuk pengaburan biaya. Justru dalam kondisi bencana, negara dituntut lebih jujur, lebih hemat, dan lebih berpihak kepada korban.
Ketika pemerintah dengan enteng menyebut Rp150 juta sebagai “murah”, pesan yang sampai ke publik adalah:
penderitaan warga tidak sebanding dengan kepentingan proyek.
Ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi kegagalan etika kebijakan.
- Siapa yang Diuntungkan? Jelas Bukan Korban
Korban banjir Aceh membutuhkan:
- air bersih cepat,
- solusi murah dan masif,
- teknologi sederhana yang bisa diperbanyak.
Dengan Rp150 juta, seharusnya negara bisa membangun:
10 sumur bor @ Rp15 juta
yang menjangkau lebih banyak desa dan pengungsi.
Namun ketika anggaran dipusatkan pada proyek mahal dan terbatas, yang terjadi adalah:
- cakupan kecil,
- ketergantungan berkepanjangan,
- dan ruang keuntungan bagi segelintir pihak.
- Memalukan: Negara Bermain di Atas Derita
Polemik ini memperlihatkan wajah buruk tata kelola bencana:
- minim transparansi,
- tidak ada rincian spesifikasi terbuka,
- tidak ada audit publik yang jelas.
Jika benar negara membenarkan biaya Rp150 juta per sumur, maka itu bukan sekadar pemborosan, melainkan pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial.
Bencana seharusnya mempercepat solidaritas, bukan memperlebar ruang rente.
- Ini Bukan Salah Hitung, Ini Salah Niat
Perbedaan antara Rp15 juta dan Rp150 juta terlalu besar untuk disebut kekeliruan. Ini adalah indikasi kuat kegagalan pengawasan dan keberpihakan.
Jika pemerintah tidak segera:
- membuka rincian biaya,
- menjelaskan spesifikasi teknis,
- dan mengaudit proyek secara terbuka,
maka publik berhak menyimpulkan bahwa bencana banjir Aceh telah dijadikan komoditas anggaran.
Dan itu dalam negara yang mengaku beradab sungguh memalukan.
