Polemik Bupati Aceh Selatan yang Nekad Umroh Saat Warganya Kena Musibah Banjir Besar

^{Bupati Aceh Selatan, Mirwan bersama istri saat umroh.}

THE ATJEHNESE – Polemik mencuat di tengah publik Aceh setelah beredar informasi bahwa Bupati Aceh Selatan, Mirwan, berangkat melaksanakan ibadah umrah justru pada saat daerahnya dilanda banjir besar dan tanah longsor akibat siklon tropis yang memicu darurat bencana hidrometeorologi. Keputusan tersebut sontak memantik gelombang kritik dari masyarakat, aktivis, hingga Pemerintah Aceh yang menilai tindakan itu sebagai bentuk kelalaian seorang pemimpin terhadap rakyatnya yang sedang dilanda musibah.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa Bupati Aceh Selatan sebenarnya telah mengajukan permohonan izin perjalanan luar negeri kepada Gubernur Aceh pada 24 November 2025. Namun permohonan itu ditolak langsung mengingat situasi Aceh saat ini berada dalam status darurat bencana yang ditetapkan secara resmi oleh Gubernur.

“Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu wilayah paling parah terdampak banjir dan longsor. Ironisnya, Bupati sendiri sebelumnya telah menetapkan Status Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor di daerahnya,” ujar MTA, Jumat (5/12/2025). Karena itu, keberangkatan tanpa izin menjadi persoalan serius yang dinilai melukai rasa keadilan masyarakat.

Pemerintah Aceh, lanjut MTA, hingga kini masih berupaya mengonfirmasi langsung keberangkatan Bupati Mirwan. Namun upaya komunikasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan disebut tidak mendapat kepastian, bahkan cenderung dihindari. Sikap tersebut semakin menambah kekecewaan warga yang berharap pemimpinnya hadir di tengah bencana, bukan pergi meninggalkan mereka dalam keadaan darurat.

Di saat masyarakat berjuang menyelamatkan diri dari banjir, Gubernur Aceh justru turun langsung ke sejumlah lokasi terdampak untuk memimpin koordinasi penanganan bencana. “Gubernur berada di lapangan sejak awal, meninjau kerusakan, memastikan logistik tersalurkan, dan memimpin seluruh jaringan komunikasi lintas instansi,” ujar MTA.

Kondisi ini membuat publik mempertanyakan komitmen dan integritas seorang pemimpin daerah. Banyak warga menilai bahwa pemimpin seperti ini telah mencoreng karisma kepemimpinan Aceh, yang selama ini dikenal kuat dengan nilai solidaritas dan kepedulian. Ketika rakyat sedang berduka dan membutuhkan kehadiran pemimpinnya, sang Bupati malah memilih perjalanan spiritual pribadi. Warga menilai tindakan itu bukan hanya tidak peka, tetapi juga menunjukkan kecenderungan mementingkan diri sendiri.

Tidak sedikit suara masyarakat yang menuntut agar Bupati Aceh Selatan diberi sanksi tegas. “Pemimpin seperti ini tidak cocok memimpin Aceh. Jika benar terbukti berangkat tanpa izin, lebih baik dipecat secara tidak hormat karena telah melalaikan tugas dan meninggalkan rakyat saat bencana,” ujar sejumlah tokoh masyarakat yang menyampaikan desakan melalui media sosial dan forum warga.

Pemerintah Aceh menegaskan bahwa Gubernur akan memberikan teguran resmi kepada Bupati Aceh Selatan jika terbukti melakukan perjalanan umrah tanpa izin. Bahkan, tidak menutup kemungkinan tindakan lebih lanjut dapat diambil jika unsur pelanggaran etika dan kewajiban jabatan terbukti kuat.

“Pemerintah Aceh menyampaikan bahwa informasi terbaru akan disampaikan kepada publik setelah proses verifikasi selesai dilakukan,” kata MTA.

Sementara itu, warga Aceh Selatan masih berjuang memulihkan kehidupan pascabencana. Banyak rumah rusak, jalan terputus, dan akses listrik sempat terganggu. Dalam situasi seperti ini, ketidakhadiran pemimpin daerah bukan hanya mengecewakan, tetapi juga dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap amanah rakyat.

Polemik ini diperkirakan akan terus bergulir hingga Pemerintah Aceh mengeluarkan keputusan resmi. Namun satu hal yang jelas, masyarakat Aceh kini menuntut pemimpin yang setia kepada rakyat, hadir dalam situasi paling sulit, bukan justru menghilang di tengah bencana.