PLN Di Hadiahkan Celana Dalam Bekas Akibat Kinerja Yang Tidak Maksimal Pasca Banjir Besar Aceh

^{Warga Aceh Barat menyerahkan cinderamata kepada UP3 PLN Meulaboh. Foto: (Dokumen warga).}

THE ATJEHNESE – Kekecewaan warga Aceh Barat terhadap pemadaman listrik yang berkepanjangan memuncak. Sejumlah warga mendatangi Kantor Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Meulaboh, Minggu (14/12/2025), untuk menyampaikan protes secara simbolik dengan menyerahkan hadiah berupa celana dalam bekas kepada pihak PLN.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk sindiran keras atas pelayanan kelistrikan yang dinilai semakin memburuk pascabanjir. Warga menilai PLN gagal memberikan kepastian dan transparansi terkait pemadaman listrik yang terus berulang tanpa jadwal yang jelas.

Salah seorang perwakilan warga, Mullah Oges, mengatakan kedatangan mereka ke kantor PLN bukan sekadar aksi spontan, melainkan bentuk keresahan masyarakat yang telah menumpuk selama berminggu-minggu. Menurutnya, pemadaman listrik di Aceh Barat terjadi hampir setiap hari tanpa kejelasan kapan listrik padam dan kapan kembali menyala.

“Pemadaman ini sudah berlangsung berminggu-minggu. Kami tidak tahu kapan listrik padam dan kapan hidup. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat, terutama pedagang kecil, pelajar, serta warga yang aktivitas hidupnya sangat bergantung pada listrik,” kata Oges, Senin (15/12/2025).

Ia menjelaskan, pemadaman yang telah berlangsung lebih dari dua pekan itu tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga mengganggu pelayanan publik, aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Parahnya, pemadaman terjadi tanpa kepastian waktu serta minim informasi resmi dari PLN kepada masyarakat.

“Kami meminta PLN bertanggung jawab dengan memberikan kepastian kapan listrik akan normal kembali. Jangan masyarakat dibiarkan menebak-nebak. Harus ada jadwal roster pemadaman bergilir yang jelas dan mudah diakses. Hari ini masyarakat hanya butuh kejelasan, kapan rumah mereka bisa kembali menikmati listrik,” ujarnya.

Selain menuntut transparansi, warga juga mendesak PLN membuka akses layanan listrik gratis di sejumlah titik strategis. Fasilitas tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengisi daya telepon genggam, mengakses komunikasi darurat, serta memenuhi kebutuhan dasar lainnya selama pasokan listrik belum stabil.

“Kami juga menyampaikan langsung agar PLN membuka titik-titik layanan listrik gratis untuk kebutuhan darurat warga. Jangan sampai masyarakat benar-benar terisolasi karena listrik dan komunikasi terputus,” kata Oges.

Dalam pertemuan tersebut, warga turut menyinggung tanggung jawab PLN terkait kompensasi atas pemadaman listrik berkepanjangan yang merugikan masyarakat. Menurut mereka, kompensasi harus diberikan secara adil setelah kondisi kelistrikan kembali normal.

“Kami ingatkan juga soal kewajiban PLN memberikan kompensasi kepada masyarakat setelah listrik kembali normal nanti,” tambahnya.

Lebih jauh, warga menegaskan bahwa seharusnya PLN bersama pemerintah segera menormalkan pasokan listrik, mengingat kondisi Aceh yang baru saja dilanda banjir. Listrik dinilai sebagai kebutuhan vital dalam fase pemulihan pascabencana, mulai dari aktivitas ekonomi, distribusi air bersih, layanan kesehatan, hingga pendidikan.

Warga mempertanyakan kondisi hampir seluruh wilayah Aceh yang mengalami pemadaman listrik, padahal banjir telah berlalu di sejumlah daerah. Situasi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, sekaligus kekhawatiran akan adanya kelalaian bahkan potensi permainan pihak tertentu.

“Entah mengapa hampir seluruh Aceh mengalami pemadaman listrik, padahal banjir sudah berlalu. Kami berharap jangan ada permainan dari pihak mana pun, karena ini menyangkut kebutuhan mendesak dan hajat hidup orang banyak,” tegas Oges.

Warga berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak tinggal diam dan segera turun tangan memastikan PLN menjalankan tanggung jawabnya secara profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Bagi masyarakat Aceh Barat, listrik bukan lagi sekadar fasilitas, melainkan kebutuhan mendasar yang menentukan keberlangsungan hidup di tengah masa pemulihan pascabencana.