Penumpang Pesawat di Aceh Naik, Tiket Tetap Mahal dan Akses Penerbangan Masih Timpang

^{Penumpang Penerbangan di Aceh November 2025 Mencapai 36.954 Orang. (Foto : Dishub Aceh)}

THE ATJEHNESE – Jumlah penumpang penerbangan yang berangkat melalui bandara-bandara di Provinsi Aceh pada November 2025 tercatat mencapai 36.954 orang. Angka ini meningkat 1,73 persen dibandingkan Oktober 2025. Meski menunjukkan tren pertumbuhan, data tersebut kembali memunculkan pertanyaan lama: apakah peningkatan jumlah penumpang ini benar-benar mencerminkan membaiknya konektivitas Aceh, atau sekadar akibat keterpaksaan mobilitas masyarakat?

Data tersebut dirilis oleh Badan Pusat Statistik Aceh. Pelaksana Tugas Kepala BPS Aceh, Tasdik Ilhamudin, menyampaikan bahwa secara tahunan (year on year), jumlah penumpang juga mengalami kenaikan tipis 0,23 persen dibandingkan November 2024. Untuk penumpang domestik, jumlah keberangkatan selama November 2025 mencapai 25.447 orang, naik 3,35 persen dibandingkan Oktober 2025.

Namun di balik angka-angka ini, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses penerbangan dari dan ke Aceh masih mahal, terbatas, dan sangat terpusat. Mayoritas penumpang—sebanyak 24.175 orang—berangkat melalui Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM). Bandara lain seperti Lasikin dan Malikussaleh hanya mencatat ratusan penumpang, menandakan ketimpangan konektivitas antarwilayah di Aceh yang belum kunjung teratasi.

Internasional Turun Bulanan, Naik Tahunan: Sinyal Rapuh Konektivitas Global

Untuk penerbangan internasional, jumlah penumpang yang berangkat melalui Bandara SIM pada November 2025 tercatat 11.507 orang, justru turun 1,68 persen dibandingkan Oktober 2025. Penurunan bulanan ini menunjukkan bahwa konektivitas internasional Aceh belum stabil dan sangat sensitif terhadap kebijakan maskapai serta kondisi pasar.

Memang, jika dibandingkan November 2024, jumlah penumpang internasional yang berangkat naik 11,81 persen, sementara kedatangan penumpang internasional meningkat 14,70 persen secara tahunan. Namun capaian ini belum cukup untuk menunjukkan bahwa Aceh telah menjadi simpul penerbangan internasional yang kuat. Hingga kini, rute internasional Aceh masih sangat terbatas, baik dari sisi frekuensi maupun destinasi.

Kumulatif Naik, Tapi Struktur Tetap Lemah

Secara kumulatif dari Januari hingga November 2025, BPS mencatat penumpang yang berangkat naik 33,88 persen, sementara penumpang yang datang meningkat 38,43 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini sering kali dipresentasikan sebagai keberhasilan. Namun pertanyaannya: naik dari basis yang mana?

Kenaikan kumulatif ini tidak otomatis berarti perbaikan layanan transportasi udara. Tanpa:

• penambahan rute strategis,
• penurunan harga tiket,
• dan penguatan bandara-bandara regional,

kenaikan jumlah penumpang justru berpotensi menandakan ketergantungan Aceh pada jalur udara karena lemahnya moda transportasi lain, bukan karena sistem penerbangan yang makin inklusif.

Kritik untuk Pemerintah: Angka Tumbuh, Kebijakan Jalan di Tempat

Pemerintah kerap merujuk data pertumbuhan penumpang sebagai indikator kemajuan. Namun hingga kini, tidak ada kebijakan serius untuk menekan harga tiket pesawat ke dan dari Aceh, yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu yang termahal di Indonesia.

Selain itu, pengembangan bandara-bandara selain SIM masih berjalan lambat. Ketimpangan ini membuat mobilitas masyarakat Aceh bergantung pada satu titik, meningkatkan biaya logistik, dan membatasi peluang ekonomi daerah-daerah pinggiran.

Jika pemerintah benar-benar ingin meningkatkan konektivitas Aceh, maka kebijakan transportasi udara tidak boleh berhenti pada pencatatan statistik. Diperlukan intervensi nyata: insentif maskapai, pembukaan rute baru, dan keberpihakan pada daerah yang selama ini terisolasi.

Kesimpulan: Mobilitas Naik, Akses Belum Adil

Kenaikan jumlah penumpang penerbangan di Aceh pada November 2025 memang menunjukkan adanya pergerakan ekonomi dan sosial. Namun tanpa perbaikan struktural, angka tersebut hanya akan menjadi laporan rutin tanpa dampak nyata bagi pemerataan akses dan kesejahteraan masyarakat.

Selama harga tiket tetap mahal, rute terbatas, dan kebijakan transportasi cenderung pasif, Aceh akan terus bergerak tetapi bergerak dalam keterbatasan yang sama.