Penumpang Angkutan Laut Aceh Turun Tajam, Konektivitas Maritim Kembali Dipertanyakan

^{Suasana Pelabuhan Ulee Lheu Banda Aceh, Sesaat sebelum kapal diberangkatkan ke Pelabuhan Balohan Sabang. (Foto : Dishub Aceh)}

THE ATJEHNESE – Aktivitas transportasi laut di Provinsi Aceh kembali menunjukkan pelemahan. Data Badan Pusat Statistik Aceh mencatat, jumlah penumpang angkutan laut pada November 2025 mencapai 64.364 orang, turun 8,66 persen dibandingkan Oktober 2025. Penurunan ini menjadi sinyal bahwa sektor transportasi laut—yang seharusnya menjadi tulang punggung konektivitas Aceh—masih belum pulih secara stabil.

Pelaksana Tugas Kepala BPS Aceh, Tasdik Ilhamudin, menjelaskan bahwa secara tahunan (year on year), jumlah penumpang memang masih menunjukkan kenaikan tipis 0,04 persen dibandingkan November 2024. Namun kenaikan yang nyaris stagnan ini dinilai tidak cukup kuat untuk menutupi tren penurunan bulanan yang cukup signifikan.

“Penumpang angkutan laut terbanyak pada November 2025 tercatat berangkat melalui Pelabuhan Ulee Lheu dengan jumlah 29.371 orang,” ujar Tasdik saat menyampaikan rilis bulanan di Banda Aceh, Senin (5/1/2026).

Setelah Ulee Lheu, pergerakan penumpang terbesar tercatat di Pelabuhan Balohan Sabang sebanyak 27.908 orang. Sementara itu, Pelabuhan Sinabang hanya melayani 3.270 penumpang, dan Singkil–Pulau Banyak tercatat 1.304 penumpang. Data ini kembali memperlihatkan ketimpangan aktivitas pelabuhan, di mana mobilitas masih terkonsentrasi pada beberapa titik tertentu.

Penurunan Merata, Pertumbuhan Terbatas

BPS Aceh mencatat bahwa sebagian besar pelabuhan mengalami penurunan jumlah penumpang dibandingkan Oktober 2025. Hanya beberapa pelabuhan seperti Lamteng, Malahayati, dan Lhoknga yang mencatat pertumbuhan positif. Namun peningkatan di sejumlah pelabuhan tersebut belum cukup untuk mengimbangi penurunan di pelabuhan-pelabuhan utama lainnya.

Kondisi ini menguatkan kritik bahwa kebijakan transportasi laut Aceh masih bersifat reaktif, tanpa perencanaan jangka panjang yang mampu menjamin keterjangkauan, kenyamanan, dan kepastian layanan bagi masyarakat kepulauan dan pesisir.

Barang Antar Pulau Ikut Melemah

Tak hanya penumpang, aktivitas angkutan barang antar pulau juga mengalami kontraksi. Selama November 2025, volume muat barang pada pelayaran dalam negeri tercatat 227.217 ton, turun tajam 28,83 persen dibandingkan Oktober 2025.

Penurunan ini patut menjadi perhatian serius, mengingat transportasi laut merupakan jalur utama distribusi logistik di Aceh, terutama untuk wilayah kepulauan. Turunnya arus barang berpotensi berdampak langsung pada ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga, terutama di daerah yang sangat bergantung pada pasokan laut.

Kritik untuk Pemerintah: Laut Penting, Tapi Diabaikan

Melemahnya transportasi laut kembali menyoroti kurangnya perhatian pemerintah terhadap sektor maritim Aceh. Padahal, sebagai provinsi dengan wilayah pesisir dan kepulauan luas, Aceh seharusnya memiliki sistem transportasi laut yang kuat, terintegrasi, dan terjangkau.

Namun hingga kini, persoalan klasik masih terus berulang:

• jadwal kapal tidak menentu,
• armada terbatas dan menua,
• fasilitas pelabuhan belum merata,
• serta subsidi transportasi yang minim dan tidak berkelanjutan.

Alih-alih menjadi solusi konektivitas, angkutan laut kerap diposisikan sebagai opsi terakhir sementara masyarakat dipaksa bergantung pada moda lain yang lebih mahal atau tidak tersedia.

Statistik Turun, Arah Kebijakan Tak Berubah

Penurunan jumlah penumpang dan barang angkutan laut pada November 2025 bukan sekadar fluktuasi musiman. Ia mencerminkan masalah struktural dalam tata kelola transportasi maritim Aceh. Selama pemerintah masih menjadikan sektor laut sebagai pelengkap, bukan prioritas, maka konektivitas Aceh akan terus rapuh.

Tanpa investasi serius, subsidi yang adil, dan perencanaan berbasis kebutuhan wilayah kepulauan, transportasi laut Aceh akan terus mengalami penurunan dan masyarakat kembali menjadi pihak yang paling dirugikan.