Partai Perjuangan Aceh Resmi Dideklarasikan, Marniati Jadi Ketua Umum
Deklarasi PPA yanag dipimpim Marniati. Foto: (Dokumen panitia).
THE ATJEHNESE – Peta politik lokal Aceh kembali bertambah dinamis. Partai Perjuangan Aceh (PPA) resmi dideklarasikan di Gedung Amel Convention Hall, Banda Aceh, Selasa (21/10/2025), disertai pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Deklarasi berlangsung meriah, dihadiri tokoh politik lintas sektor serta perwakilan dari pemerintah daerah dan pusat.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, perwakilan Pemerintah Aceh Almunizar Kamal, anggota DPR RI Nasir Djamil dan Muslim Ayub, anggota DPD RI Darwati A. Gani, dan Kepala Kemenkumham Aceh Meurah Budiman. PPA juga mendapat tamu kehormatan dari Malaysia sebagai bentuk dukungan internasional.
PPA akan dipimpin Marniati sebagai Ketua Umum, didampingi Rayuan Sukma sebagai Sekretaris Jenderal, dan Dedi Zefrizal sebagai Ketua Pembina. Marniati menegaskan bahwa kelahiran PPA bukan sekadar munculnya partai baru, melainkan bagian dari proses memperbaiki wajah politik Aceh.
“PPA ingin menghadirkan politik yang berintegritas. Politik harus memberi manfaat nyata, bukan sekadar perebutan kekuasaan. Kami ingin memastikan kepentingan rakyat menjadi pusat dari setiap kebijakan,” ujarnya.
Acara deklarasi membawa tema “Bersatu dalam Kepemimpinan, Berjuang untuk Perubahan”, yang menegaskan orientasi PPA sebagai partai daerah yang inklusif, terbuka terhadap semua golongan, dan menolak polarisasi politik.
Tokoh nasional sambut kelahiran PPA
Anggota DPR RI Nasir Djamil dalam sambutannya menilai lahirnya partai baru di Aceh merupakan sinyal positif bagi demokrasi.
“Partai lokal adalah ruang perjuangan politik orang Aceh. Kehadiran PPA menunjukkan bahwa demokrasi terus hidup. Tantangannya bukan hanya ikut pemilu, tetapi membuktikan kerja nyata,” ujar Nasir.
Senada dengan itu, anggota DPD RI Darwati A. Gani menyebut PPA dapat menjadi saluran politik baru bagi perempuan dan generasi muda.
“Kita butuh partai yang menghadirkan kepemimpinan baru—transparan, progresif, dan tidak elitis. Jika PPA mampu membangun struktur sampai ke desa, peluangnya sangat besar,” kata Darwati.
Siap menuju Pemilu 2029
Usai deklarasi, PPA akan memasuki tahap konsolidasi struktur dan verifikasi administratif sesuai ketentuan KIP/KPU. Rayuan Sukma, sebagai Sekjen, menyebut PPA menargetkan seluruh kabupaten/kota di Aceh memiliki kepengurusan definitif dalam enam bulan ke depan.
“Prioritas pertama adalah pembentukan DPD dan DPC. Setelah itu, kami menyiapkan basis relawan dan kader di tingkat gampong. Ini bukan proyek lima bulan menjelang pemilu. PPA dibangun sebagai mesin politik jangka panjang,” katanya.
PPA juga menyiapkan tiga fokus utama dalam strategi politik:
- Isu ekonomi rakyat yaitu UMKM, lapangan kerja, dan pemberdayaan perempuan dan pemuda.
- Keadilan sosial yaitu akses kesehatan, pendidikan, dan perlindungan kelompok rentan.
- Transparansi pemerintahan yaitu anggaran terbuka, pengawasan publik, dan anti korupsi.
Ketua Pembina PPA, Dedi Zefrizal, menegaskan bahwa PPA akan mengeluarkan kebijakan berbasis riset dan mendengarkan suara masyarakat melalui forum konsultasi publik.
“Banyak partai lahir dari elit, kami ingin lahir dari rakyat. Setiap kebijakan harus berangkat dari masalah nyata, bukan retorika,” ujarnya.
Profil singkat Marniati
Marniati dikenal sebagai aktivis perempuan Aceh yang cukup lama bergerak dalam isu pemberdayaan ekonomi dan sosial. Ia aktif mendampingi komunitas UMKM, penyintas konflik, serta program penguatan ekonomi keluarga di pedalaman Aceh Barat, Aceh Timur, dan Pidie Jaya. Sebelum terjun ke politik, ia pernah memimpin sebuah lembaga sosial yang fokus pada pendidikan ibu dan anak.
Bagi pendukungnya, Marniati dipandang sebagai figur yang hangat, pekerja keras, dan mampu membangun komunikasi lintas kelompok. Kapasitas itulah yang membuat sejumlah tokoh masyarakat mendorongnya memimpin PPA.
“Saya bukan datang membawa kekuatan modal atau jabatan. Saya datang membawa kerja dan komitmen. Politik harus kembali menjadi ruang pengabdian, bukan ruang pamer kekuasaan,” kata Marniati.
Harapan publik
Dengan deklarasi ini, banyak pihak menunggu bagaimana PPA menunjukkan keberpihakan pada isu-isu besar Aceh: kemiskinan, pengangguran, persoalan lahan, tata kelola dana otonomi khusus, hingga pemberdayaan generasi muda. Bagi masyarakat, munculnya partai baru memberi harapan terhadap munculnya alternatif politik yang lebih segar, bersih, dan transparan.
“Deklarasi ini adalah langkah awal. PPA siap bekerja di lapangan untuk Aceh yang lebih maju, bermartabat, dan berkeadilan,” tutup Marniati.
