Krisis Kesehatan di Pengungsian Aceh, Puluhan Ribu Warga Aceh Terserang ISPA, Sanitasi Buruk Disorot
Data Health Emergency Operational Center (HEOC). Foto: (Posko HEOC Dinkes Aceh).
THE ATJEHNESE – Gelombang penyakit pascabencana kian mengkhawatirkan. Dinas Kesehatan Aceh, melalui laporan Health Emergency Operational Center (HEOC), mencatat lonjakan signifikan kasus penyakit di lokasi pengungsian akibat bencana banjir dan longsor. Hingga Senin (22/12/2025) sore, lebih dari 22.000 pengungsi dilaporkan jatuh sakit, menandai babak baru krisis kemanusiaan yang belum tertangani secara memadai.
Dari total tersebut, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) menjadi penyakit paling dominan dengan 12.096 kasus, menempatkan kondisi pengungsian sebagai ruang hidup yang tidak sehat dan berisiko tinggi. Kabupaten Aceh Utara tercatat sebagai wilayah dengan kasus tertinggi, mencapai 3.658 kasus, disusul Bireuen sebanyak 2.736 kasus, dan Pidie Jaya dengan 2.502 kasus.
Lonjakan ISPA ini memperlihatkan bahwa perlindungan dasar pengungsi seperti kualitas udara, ventilasi tenda, dan kepadatan hunian—belum menjadi prioritas utama penanganan bencana, meskipun ribuan warga telah berminggu-minggu bertahan di pengungsian.
Tak kalah mengkhawatirkan, penyakit kulit menempati posisi kedua dengan 10.022 kasus di seluruh wilayah terdampak. Angka ini menjadi indikator kuat buruknya sanitasi lingkungan di posko pengungsian, mulai dari keterbatasan air bersih hingga minimnya fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang layak.
Dalam laporan resminya, HEOC Dinas Kesehatan Aceh secara terbuka mengakui bahwa paparan air kotor, sanitasi lingkungan yang buruk, kepadatan hunian di tenda, serta tingkat kelembapan yang tinggi menjadi faktor risiko utama penyebaran penyakit. Pernyataan ini sekaligus menjadi catatan kritis terhadap lemahnya pengelolaan pengungsian oleh pemerintah, yang seharusnya mampu mengantisipasi risiko kesehatan sejak hari-hari awal bencana.
Selain ISPA dan penyakit kulit, petugas medis juga mencatat peningkatan penyakit lain yang tak kalah serius. Kasus diare mencapai 1.873, Influenza Like Illness (ILI) sebanyak 1.669 kasus, serta 270 kasus suspek demam tifoid. Pola penyakit ini menunjukkan satu benang merah: pengungsian belum memenuhi standar kesehatan darurat, terutama terkait kebersihan air dan makanan.
Dinas Kesehatan Aceh juga memberi perhatian khusus pada temuan 11 kasus suspek campak, 13 kasus suspek dengue, dan dua kasus suspek leptospirosis—penyakit yang erat kaitannya dengan lingkungan kotor dan genangan air. Tim medis memang telah melakukan sejumlah langkah, mulai dari penyelidikan epidemiologi, pengambilan sampel laboratorium, hingga pemberian vitamin A dan edukasi kesehatan. Namun, langkah-langkah tersebut dinilai lebih bersifat reaktif daripada preventif, dilakukan setelah penyakit telanjur merebak.
Pemerintah menyatakan pemantauan kesehatan akan terus diperketat, khususnya terhadap penyakit menular melalui air dan makanan. Namun, pengetatan pengawasan tanpa perbaikan nyata pada kondisi pengungsian berpotensi menjadi kebijakan semu, yang tidak menyentuh akar persoalan.
Di tengah situasi ini, warga diminta segera melapor ke pos kesehatan apabila mengalami demam tinggi atau gejala penyakit lainnya. Imbauan tersebut penting, namun tidak boleh menjadi satu-satunya andalan, ketika ribuan pengungsi masih hidup di lingkungan yang justru memproduksi penyakit setiap hari.
Lonjakan penyakit di pengungsian Aceh menjadi peringatan keras bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada evakuasi, tetapi menuntut pengelolaan pengungsian yang manusiawi, sehat, dan bermartabat. Tanpa perbaikan serius pada sanitasi, hunian, dan akses layanan kesehatan, pengungsian justru berisiko berubah menjadi krisis kesehatan massal yang sepenuhnya dapat dicegah.
