Inflasi Desember Aceh 6,71 Persen, Aceh Tengah Tertinggi

^{Ilustrasi Inflasi. (Foto : Freepik)}

THE ATJEHNESE – Laju inflasi di Provinsi Aceh kembali menunjukkan tekanan serius terhadap ekonomi rumah tangga. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat, pada Desember 2025, inflasi year on year (y-on-y) Aceh mencapai 6,71 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,40. Angka ini menegaskan bahwa beban biaya hidup masyarakat Aceh terus meningkat, sementara respons kebijakan pengendalian harga masih belum terlihat efektif.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik Aceh, Tasdik Ilhamudin, menyampaikan bahwa inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, yang mencatat inflasi 8,90 persen dengan IHK 117,81. Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Meulaboh dan Kota Lhokseumawe, masing-masing sebesar 5,56 persen, dengan IHK 114,67 dan 112,20.

Meski disebut sebagai inflasi “terendah”, angka tersebut tetap tergolong tinggi bagi masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya terserap untuk kebutuhan pokok.

Pangan dan Kebutuhan Dasar Jadi Pemicu Utama

BPS menjelaskan bahwa inflasi y-on-y didorong oleh kenaikan harga di hampir seluruh kelompok pengeluaran utama. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau melonjak hingga 12,47 persen, menjadi penyumbang terbesar inflasi. Kenaikan ini memperlihatkan bahwa masalah utama inflasi Aceh masih berkutat pada pangan, sektor yang seharusnya paling dilindungi oleh kebijakan pemerintah.

Selain pangan, kenaikan harga juga terjadi pada:

• pakaian dan alas kaki sebesar 1,59 persen,
• perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,04 persen,
• kesehatan sebesar 3,92 persen,
• transportasi sebesar 2,28 persen,
• penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,03 persen,
• serta perawatan pribadi dan jasa lainnya yang melonjak tajam hingga 16,02 persen.

Kenaikan hampir di semua sektor ini menandakan bahwa inflasi Aceh bersifat menyeluruh, bukan fluktuasi sementara.

Turunnya Biaya Pendidikan Tak Menolong Banyak

Satu-satunya kelompok pengeluaran yang tercatat mengalami penurunan indeks adalah pendidikan, yakni sebesar 0,16 persen. Namun penurunan ini dinilai tidak cukup signifikan untuk meredam tekanan inflasi secara keseluruhan.

Penurunan tersebut mencerminkan adanya penyesuaian biaya pada beberapa komponen pendidikan, bukan perbaikan struktural. Di tengah mahalnya kebutuhan pokok, turunnya biaya pendidikan justru terasa tidak relevan bagi sebagian besar keluarga yang kini lebih khawatir pada harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan harian.

Inflasi Bulanan Tinggi, Pengendalian Harga Dipertanyakan

Secara bulanan (month to month), inflasi Aceh pada Desember 2025 mencapai 3,60 persen, angka yang tergolong tinggi dan mengindikasikan adanya lonjakan harga signifikan dalam waktu singkat. Sementara inflasi year to date (y-to-d) Aceh sepanjang 2025 juga tercatat 6,71 persen, memperlihatkan bahwa tekanan inflasi berlangsung konsisten sepanjang tahun.

Kondisi ini memunculkan kritik terhadap lemahnya kebijakan pengendalian harga, baik di tingkat daerah maupun pusat. Pemerintah dinilai terlalu sering menyampaikan narasi “inflasi terkendali” tanpa langkah nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kritik Publik: Angka Statistik Naik, Perlindungan Warga Minim

Di tengah inflasi tinggi, kenaikan upah dan bantuan sosial belum mampu mengimbangi kenaikan harga, terlebih pascabencana banjir yang memukul rantai distribusi pangan di sejumlah wilayah Aceh. Ketika harga pangan melonjak dua digit, masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok paling terdampak.

Publik pun mempertanyakan:

• di mana peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan?
• sejauh mana efektivitas operasi pasar dan intervensi distribusi?
• mengapa inflasi terus naik, sementara solusi selalu berulang dari tahun ke tahun?

Inflasi Tinggi, Beban Hidup Makin Berat

Inflasi Aceh yang mencapai 6,71 persen bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan menurunnya daya beli dan meningkatnya tekanan hidup masyarakat. Selama kebijakan pemerintah masih bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan, khususnya pangan dan distribusi inflasi akan terus menjadi beban tahunan yang berulang.

Tanpa langkah tegas dan terukur, inflasi Aceh berisiko berubah dari persoalan ekonomi menjadi masalah sosial, di mana masyarakat dipaksa bertahan di tengah harga yang terus naik dan perlindungan negara yang terasa semakin tipis.