DPRA Sahkan KUA-PPAS 2026, Presiden Prabowo Beri Atensi untuk Pembangunan Aceh

^{Foto: (Dokumen Pemerintah Aceh)}

THE ATJEHNESE – Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Utama DPRA, Kamis siang, 14 November 2025. Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, bersama unsur pimpinan DPRA.

Gubernur yang akrab disapa Mualem itu hadir didampingi Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, yang juga merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Dokumen KUA-PPAS tersebut sebelumnya telah diserahkan oleh Sekda Aceh dan jajaran TAPA kepada Ketua DPRA, Zulfadli, pada 12 November 2025 untuk dibahas oleh Badan Anggaran. Setelah melalui proses pembahasan, dokumen akhirnya dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui bersama kedua lembaga.

Dalam sambutannya, Gubernur Mualem menekankan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2026 menjadi fondasi penting untuk memastikan kesinambungan arah pembangunan Aceh. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, terutama pada sektor yang menopang kesejahteraan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, program pemberdayaan ekonomi lokal, hingga upaya memperkuat posisi Aceh sebagai daerah yang kompetitif.

Mualem juga mengungkapkan bahwa sehari sebelumnya ia bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Hambalang. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis Aceh, termasuk percepatan berbagai proyek prioritas yang selama ini dinilai penting untuk membuka akses dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Menurut Gubernur, Presiden memberikan dukungan penuh terhadap agenda pembangunan yang diusulkan pemerintah Aceh. Dukungan tersebut mencakup percepatan pembangunan beberapa ruas jalan nasional, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta peninjauan kembali berbagai kebutuhan yang dianggap penting bagi daerah, terutama yang bersifat mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat.

“Presiden menyampaikan bahwa beliau sangat mendukung percepatan pembangunan Aceh, terutama proyek-proyek yang berkaitan dengan konektivitas dan pelayanan masyarakat. Ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan Aceh akan mendapat perhatian yang lebih besar,” ujar Gubernur dalam pidatonya.

Selain itu, Presiden juga memberi atensi pada sejumlah proyek besar yang dinilai strategis, seperti rencana pembangunan terowongan Geurute, penguatan sektor perikanan, serta peluang investasi baru di Aceh. Gubernur menyebutkan bahwa dukungan pemerintah pusat tersebut harus dimanfaatkan secara optimal agar pembangunan Aceh berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan.

“Kita harus menggunakan dukungan ini sebaik mungkin. Pemerintah Aceh berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas Mualem.

Rapat paripurna berisi agenda penandatanganan KUA-PPAS 2026 tersebut turut dihadiri seluruh pimpinan dan anggota DPRA, para asisten Sekda, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), dan para kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh. Kehadiran lengkap unsur pemerintahan menandai kuatnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun arah pembangunan daerah tahun 2026.