Belum Disampaikan ke Publik, LPJ HUT Bireuen ke-26 Jadi Sorotan DPRK

^{Ilustrasi Foto : Net.}

THE ATJEHNESE – Sejumlah desakan dari masyarakat sipil terkait dugaan ketidaktransparanan dana pada perayaan HUT ke-26 Kabupaten Bireuen kembali menguat. Meski kritikan muncul sejak Oktober lalu, hingga kini Bupati Bireuen bersama Panitia Pelaksana kegiatan belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada publik. Kali ini, tekanan datang dari lembaga legislatif.

Anggota DPRK Bireuen, Nanda Rizka SPd.I., MPd, mengatakan bahwa acara tahunan tersebut sejatinya menjadi momen menampilkan capaian pembangunan daerah. Namun kenyataannya, justru menimbulkan polemik dan kritik dari berbagai kalangan.

“Penggunaan dana publik pada perayaan HUT ke-26 Kabupaten Bireuen dituding tumpang tindih dan tidak transparan,” tegas Abi Nanda, Sabtu (8/11/2025) kepada TheAtjehnese.com.

Sumber Dana Dipertanyakan

Menurutnya, sumber pendanaan acara diduga berasal dari berbagai pos, mulai dari APBK Bireuen, kontribusi SKPK, para camat di 17 kecamatan, bantuan CSR perbankan, hingga sponsor dan donatur. Banyaknya aliran dana tanpa kejelasan pelaporan membuat dugaan penyalahgunaan semakin menguat.

Abi Nanda juga menyebut ada indikasi penyimpangan karena tidak adanya laporan pertanggungjawaban rinci terkait penggunaan dana tersebut.

“Acara tingkat kabupaten ini juga diduga dikelola oleh istri bupati dan adik kandung bupati yang saat ini menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen,” ujarnya.

Informasi internal yang dihimpunnya menyebut adanya klaim ganda dari beberapa SKPK dan camat, sehingga berpotensi sebagian dana publik dialihkan untuk keperluan lain.

“Pertanyaannya, apakah HUT ke-26 Bireuen benar-benar untuk rakyat, atau justru menguntungkan pejabat tertentu? Penggunaan uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini bukan sekadar administrasi, tetapi juga persoalan etika dan hukum,” katanya.

DPRK Minta Audit Khusus

DPRK Bireuen mendesak Inspektorat Kabupaten untuk melakukan audit khusus, menelusuri aliran dana APBK, CSR, dan kontribusi sumber lainnya.

Abi Nanda menilai publik menyaksikan acara yang digembar-gemborkan sebagai perayaan spektakuler justru berubah menjadi kontroversi. Salah satunya karena muncul tayangan video pribadi Bupati Mukhlis berburu babi di hutan Bireuen dalam momen acara.

Selain itu, ia menyoroti tidak adanya mekanisme publik untuk memastikan berapa besar dana sponsor yang diterima dan bagaimana penggunaannya.

“Ketidakjelasan ini membuka celah bagi potensi pengalihan dana untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tambahnya.

Panitia Membantah Dugaan Penyalahgunaan

Secara terpisah, Sekretaris Panitia HUT Bireuen ke-26, Azmi S.Kom, M.M, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa seluruh kontribusi sponsor, CSR perbankan, maupun donatur akan dipertanggungjawabkan sesuai aturan.

Azmi menyebut keterlambatan LPJ terjadi karena Ketua Panitia, Dailami S.Hut, berada di luar daerah untuk rapat bersama Pj. Sekda, kemudian melanjutkan pembahasan pagu anggaran 2026 bersama TAPD.

“Kontribusi SKPK dan camat di 17 kecamatan bukan untuk acara HUT semata, melainkan juga untuk pelaksanaan Maulid Akbar seperti tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.

Terkait tudingan bahwa panitia dikendalikan oleh istri dan adik Bupati, Azmi membantah keras.

“Itu tidak benar. Selama pelaksanaan, kami bekerja sesuai tupoksi panitia yang telah dibentuk,” tegasnya.

Azmi memastikan laporan pertanggungjawaban resmi akan disampaikan dalam pekan ini.