Batubara Dominasi Ekspor Aceh, Kenaikan Angka Tak Sejalan dengan Kesejahteraan

^{Ilustrasi kegiatan ekspor dan impor melalui jalur laut, yang sedang melakukan bongkar muat peti kemas (Foto: Artificial Intelligence AI)}

THE ATJEHNESE. – Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada November 2025 tercatat mencapai USD 58,28 juta, meningkat 20,16 persen dibandingkan Oktober 2025. Angka ini diumumkan oleh Badan Pusat Statistik Aceh dan langsung dipersepsikan sebagai kabar positif bagi kinerja perdagangan luar negeri Aceh. Namun di balik kenaikan tersebut, tersimpan persoalan struktural yang kembali berulang: ketergantungan pada komoditas mentah dan rapuhnya basis industri daerah.

Data BPS menunjukkan, lonjakan ekspor Aceh pada November 2025 didominasi kelompok komoditas Bahan Bakar Mineral, dengan nilai USD 33,15 juta, terutama dari batubara. Artinya, lebih dari separuh ekspor Aceh masih bertumpu pada sektor ekstraktif yang minim nilai tambah dan rawan fluktuasi harga global.

Pelaksana Tugas Kepala BPS Aceh, Tasdik Ilhamudin, menyampaikan bahwa India menjadi negara tujuan ekspor terbesar Aceh pada periode tersebut, dengan nilai mencapai USD 53,86 juta, didominasi batubara dan crude palm oil (CPO). Secara angka, capaian ini terlihat impresif. Namun secara substansi, pola lama kembali terulang: Aceh mengekspor bahan mentah, sementara nilai olahan dan keuntungan hilir dinikmati di luar daerah.

Surplus Dagang Tinggi, Tapi Siapa yang Menikmati?

BPS juga mencatat neraca perdagangan luar negeri Aceh pada November 2025 mengalami surplus USD 34,64 juta. Di saat yang sama, nilai impor Aceh justru turun tajam 60,65 persen menjadi USD 23,64 juta dibandingkan Oktober 2025. Penurunan impor ini terutama terjadi pada kelompok Bahan Bakar Mineral/Gas senilai USD 21,59 juta, sementara impor nonmigas hanya USD 2,04 juta.

Sekilas, surplus besar ini dapat dibaca sebagai keberhasilan. Namun pertanyaan mendasarnya: apakah surplus ini mencerminkan penguatan ekonomi Aceh, atau justru stagnasi industri dan rendahnya aktivitas produksi berbasis nilai tambah? Turunnya impor nonmigas bisa pula menandakan terbatasnya bahan baku dan mesin industri, bukan semata efisiensi.

Ekspor Terkonsentrasi, Risiko Terabaikan

BPS mencatat bahwa 90,61 persen ekspor Aceh dilakukan melalui pelabuhan di wilayah Aceh, dengan nilai USD 52,80 juta. Fakta ini menunjukkan kapasitas logistik daerah sebenarnya cukup memadai. Sayangnya, kapasitas tersebut belum diiringi strategi industrialisasi yang jelas.

Ketergantungan pada sektor pertambangan khususnya Batubara membuat perekonomian Aceh rentan terhadap guncangan harga global, kebijakan energi negara tujuan, serta tekanan transisi energi dunia. Ketika negara-negara mulai mengurangi konsumsi batubara, Aceh berpotensi kehilangan pasar tanpa memiliki alternatif ekspor bernilai tambah.

Kritik untuk Pemerintah: Angka Naik, Arah Tetap

Kenaikan ekspor Aceh seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan pusat untuk mengubah arah kebijakan ekonomi, bukan sekadar merayakan angka. Hingga kini, belum terlihat langkah serius untuk:

• membangun industri pengolahan hasil tambang dan perkebunan,
• memperkuat ekspor manufaktur dan agroindustri,
• serta memastikan keuntungan ekspor berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal.

Tanpa perubahan arah, ekspor Aceh hanya akan menjadi cerita statistik, bukan instrumen pembangunan. Surplus dagang besar tidak otomatis berarti lapangan kerja bertambah, kemiskinan menurun, atau ketimpangan berkurang.

Ekspor Tumbuh, Pembangunan Tertinggal

Kinerja ekspor Aceh pada November 2025 memang menunjukkan pertumbuhan signifikan. Namun pertumbuhan yang bertumpu pada komoditas mentah adalah pertumbuhan semu. Selama pemerintah terus membiarkan Aceh berada di posisi pemasok bahan baku, surplus perdagangan hanya akan memperkaya rantai nilai di luar daerah.

Jika pemerintah sungguh ingin menjadikan ekspor sebagai motor pembangunan, maka industrialisasi, hilirisasi, dan diversifikasi ekspor harus menjadi agenda utama—bukan sekadar catatan rilis bulanan. Tanpa itu, Aceh akan terus mengekspor kekayaan alamnya, sementara nilai tambah dan kesejahteraan tetap tertinggal di rumah sendiri.