Aceh Utara Catat Pengungsi Terbesar dan Terbanyak di Bencana Sumatera

^{Dashboard penanganan darurat banjir Sumatra (foto:dok/PNPB)}

THE ATJEHNESE – Skala bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra kian mengkhawatirkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Selasa (24/12/2025) pukul 11.15 WIB, jumlah korban meninggal dunia telah mencapai 1.106 jiwa. Angka ini menempatkan bencana hidrometeorologi kali ini sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di Sumatra dalam beberapa tahun terakhir.

Selain korban jiwa, 175 orang masih dinyatakan hilang, sementara sekitar 7.000 orang mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang beragam. Data tersebut dihimpun dari Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dan diperoleh RRI dari laporan resmi BNPB.

Namun, angka korban hanyalah puncak dari krisis yang jauh lebih luas. Bencana ini juga memicu kehancuran infrastruktur dan permukiman dalam skala masif, memperlihatkan rapuhnya kesiapsiagaan negara menghadapi bencana yang sesungguhnya sudah berulang dan dapat diprediksi.

BNPB melaporkan sedikitnya 158.088 rumah warga rusak, baik kategori ringan, sedang, maupun berat. Tak hanya rumah, sekitar 1.600 fasilitas umum ikut terdampak, meliputi rumah ibadah, fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, hingga 967 fasilitas pendidikan. Rusaknya sekolah dan pusat layanan kesehatan memperparah penderitaan warga, karena akses terhadap pendidikan dan layanan medis ikut terhenti.

Kerusakan infrastruktur transportasi juga tak kalah serius. Sebanyak 145 jembatan dilaporkan rusak, mengakibatkan akses transportasi terputus dan distribusi bantuan ke wilayah terdampak berjalan lambat. Kondisi ini kembali menegaskan bahwa respon logistik dan pemulihan infrastruktur darurat masih tertinggal jauh dari kebutuhan di lapangan.

Berdasarkan sebaran wilayah, Kabupaten Agam mencatat korban meninggal tertinggi dengan 190 jiwa, disusul Tapanuli Tengah (186 jiwa) dan Tapanuli Selatan (133 jiwa). Korban jiwa juga tercatat tinggi di Kota Sibolga dan Padang Pariaman, masing-masing 88 jiwa. Angka-angka ini menunjukkan bahwa bencana tidak bersifat sporadis, melainkan menyebar luas dan sistemik.

Sementara itu, dari sisi pengungsian, Aceh Utara menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak, mencapai 166.900 jiwa. Disusul Aceh Tamiang (150.500 jiwa), Gayo Lues (33.800 jiwa), Pidie Jaya (27.300 jiwa), dan Pidie (24.400 jiwa). Ratusan ribu warga kini hidup di pengungsian dengan keterbatasan pangan, sanitasi, dan layanan Kesehatan, kondisi yang berisiko memicu krisis lanjutan.

Bencana ini kembali menyingkap ketidaksiapan struktural pemerintah dalam menghadapi ancaman banjir dan longsor yang semakin sering terjadi akibat kerusakan lingkungan, perubahan iklim, serta lemahnya tata kelola daerah aliran sungai. Meski peringatan dini kerap disampaikan setiap tahun, pola penanganan bencana masih bersifat reaktif, baru bergerak setelah korban berjatuhan dan kerusakan meluas.

Di tengah angka kematian yang terus bertambah dan jutaan warga terdampak, publik kini menuntut lebih dari sekadar rilis data dan pernyataan belasungkawa. Evaluasi menyeluruh, tanggung jawab kebijakan, serta langkah pencegahan jangka panjang menjadi keharusan, bukan pilihan. Tanpa perubahan serius, bencana di Sumatra bukan lagi sekadar musibah alam, melainkan tragedi berulang akibat kelalaian negara dalam melindungi warganya.