Aceh Utara Luluh Lantak: Puluhan Ribu Rumah Rusak, Ratusan Nyawa Melayang, Negara Masih Absen Dalam Menangani Dampak Bencana

^{Juru Bicara Pemkab Aceh, Utara Muntasir Ramli. (Foto/ Dok Pemda)}

THE ATJEHNESE – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Kabupaten Aceh Utara meninggalkan kehancuran berskala besar. Puluhan ribu warga kehilangan tempat tinggal, ribuan rumah hancur, dan ratusan nyawa melayang. Data resmi pemerintah daerah menunjukkan bahwa bencana ini bukan sekadar musibah alam, melainkan krisis kemanusiaan serius yang hingga kini belum tertangani secara menyeluruh.

Berdasarkan catatan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, sebanyak 72.331 rumah terendam banjir, 3.474 rumah warga hilang tanpa sisa, dan 6.234 rumah mengalami rusak berat. Selain itu, 7.972 rumah rusak sedang dan 20.886 rumah rusak ringan, menjadikan total kerusakan permukiman mencapai angka yang mencengangkan. Data ini disampaikan oleh Juru Bicara Pemkab Aceh Utara, Muntasir Ramli, Rabu (23/12/2025).

Namun kerusakan material hanyalah satu sisi dari tragedi ini. Korban jiwa terus bertambah, dengan catatan resmi menyebut 190 warga meninggal dunia, enam orang masih dinyatakan hilang, dan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Angka tersebut menempatkan Aceh Utara sebagai salah satu wilayah dengan dampak korban tertinggi dalam bencana hidrometeorologi di Aceh tahun ini.

Muntasir menjelaskan, banjir dan longsor merendam sekitar 90 persen wilayah Aceh Utara, mencakup 27 kecamatan dan 852 desa. Dampaknya, aktivitas pemerintahan lumpuh, layanan publik terganggu, dan akses transportasi darat terputus total akibat genangan banjir serta timbunan lumpur tebal. Di banyak wilayah, warga terisolasi berhari-hari tanpa kepastian bantuan.

Kondisi ini kembali menyoroti lemahnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di tingkat daerah maupun pusat. Meski Aceh Utara dikenal sebagai wilayah rawan banjir tahunan, pencegahan struktural dan tata kelola lingkungan dinilai gagal menekan risiko, sehingga setiap bencana selalu berujung pada korban besar dan kerusakan masif.

Pemerintah daerah menyatakan fokus utama saat ini adalah penanganan pengungsi, distribusi logistik, pencarian korban meninggal dan hilang, serta pemulihan layanan kesehatan dan jalur transportasi. Namun di lapangan, distribusi bantuan masih tersendat, sejumlah pengungsian kekurangan kebutuhan dasar, dan pencarian korban kerap bergantung pada inisiatif warga.

“Fokus utama pemerintah saat ini adalah penanganan pengungsi, distribusi logistik ke seluruh titik pengungsian, pencarian korban meninggal dan hilang, serta pemulihan layanan kesehatan dan jalur transportasi darat agar distribusi bantuan berjalan lancar,” ujar Muntasir.

Pernyataan tersebut terdengar normatif di tengah fakta bahwa bencana telah berlangsung lama dan dampaknya terus membesar. Kritik pun menguat bahwa pemerintah lebih sibuk pada pendataan dan pernyataan resmi ketimbang tindakan cepat dan terukur di lapangan.

Bencana di Aceh Utara kini menjadi cermin kegagalan tata kelola risiko bencana. Tanpa evaluasi serius, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, penataan daerah aliran sungai, serta kesiapsiagaan berbasis komunitas, tragedi serupa berpotensi terus berulang. Di tengah puing rumah dan duka ratusan keluarga, satu pertanyaan mengemuka: sampai kapan warga Aceh Utara harus membayar mahal setiap kali alam mengamuk, sementara negara selalu datang terlambat?