Truk Bantuan Terbakar, Krisis Manajemen Bencana Aceh Utara Dipertanyakan
Truk Satpol-PP Aceh Utara yang terguling dan terbakar saat mengantar logistik banjir ke Dusun Sarah Raja, Kecamatan Langkahan. Truk terbakar sesampai di Gampong Pante Gaki Balee, Kecamatan setempat, pada Rabu (10/12/2025) malam. (Foto: Dok.Setdakab).
THE ATJEHNESE – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara akhirnya membeberkan kronologis di balik insiden terbakarnya truk Satpol PP dan WH yang mengangkut bantuan logistik banjir. Peristiwa ini tidak hanya menyisakan kerugian material, tetapi juga memunculkan kritik keras terhadap buruknya tata kelola distribusi bantuan di tengah situasi darurat.
Juru Bicara Posko Komando Tanggap Darurat Aceh Utara, Muntasir Ramli, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari perintah Ismail A. Jalil atau Ayahwa kepada Kasatpol PP/WH pada Rabu, 10 Desember 2025, untuk menyalurkan bantuan logistik ke wilayah terisolir, yakni Dusun Sarah Raja, Leubok Pusaka, Kecamatan Langkahan.
Distribusi bantuan dilakukan menggunakan dua unit truk Satpol PP/WH. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi miskomunikasi serius akibat padamnya jaringan komunikasi di wilayah terdampak bencana. Bantuan yang semula direncanakan melalui rute Cot Girek menuju Langkahan justru dialihkan melalui jalur Langkahan ke Sarah Raja—jalur yang ternyata belum dapat ditembus karena longsor dan lumpur tebal.
Akibat kondisi tersebut, truk logistik terpaksa kembali ke rute awal. Dalam perjalanan pulang, tepatnya di Gampong Pante Gaki Bale, satu unit truk Satpol PP bernomor polisi BL 8013 KI mengalami kendala serius. Kendaraan tertahan lumpur lengket, mengalami pecah ban, dan berhenti cukup lama di lokasi.
Situasi ini kemudian memicu kerumunan warga. Masyarakat mendatangi truk bantuan dan meminta agar logistik dibagikan di tempat. Namun, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena logistik telah ditujukan untuk desa lain yang juga terisolir. Dialog yang awalnya berlangsung akhirnya memanas di tengah kondisi psikologis warga yang tertekan akibat bencana dan kelangkaan bantuan.
Dalam situasi yang tidak terkendali, masyarakat saling berdesakan. Truk kemudian terjungkal dan tak lama berselang terbakar. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat penegak hukum.
Insiden ini memunculkan kritik tajam terhadap lemahnya manajemen distribusi bantuan pemerintah daerah. Padamnya komunikasi, ketidaksiapan jalur distribusi, serta minimnya pengamanan di lapangan memperlihatkan bahwa penyaluran bantuan dilakukan tanpa mitigasi risiko yang memadai.
Lebih memprihatinkan lagi, di tengah kekacauan tersebut muncul dugaan penyalahgunaan bantuan. “Masyarakat disalahgunakan dengan bantuan ini, sebagian kelompok hanya berfoto saja lalu kemudian bantuan dibawa lagi, sungguh memprihatinkan dan sangat tidak manusiawi.” Pernyataan ini memperkuat kecurigaan publik bahwa bantuan kemanusiaan tidak sepenuhnya dikelola dengan prinsip transparansi dan empati terhadap korban bencana.
Bupati Aceh Utara, Ayahwa, melalui pernyataan resmi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi. Ia memastikan distribusi logistik akan tetap dilanjutkan hingga sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan, serta meminta para pengungsi untuk saling menjaga agar bantuan dapat dibagi secara merata dan tepat sasaran.
Namun bagi publik, imbauan tersebut belum cukup menjawab persoalan utama. Insiden terbakarnya truk bantuan ini menjadi simbol kegagalan koordinasi, lemahnya komunikasi darurat, dan buruknya tata kelola logistik bencana. Dalam situasi darurat, bantuan seharusnya menjadi penyelamat bukan justru memicu konflik, kekecewaan, dan tragedi baru.
Peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa penanganan bencana tidak cukup dengan niat baik dan instruksi lisan. Tanpa sistem distribusi yang rapi, komunikasi yang andal, serta pengamanan yang memadai, bantuan kemanusiaan justru berpotensi berubah menjadi sumber masalah baru dan masyarakat kembali menjadi korban.
