Jalur Alternatif Aceh Utara–Rembele Lumpuh, Warga Terjebak Berjam-jam Negara Dinilai Gagap Antisipasi

^{Kadis PUPR Provinsi Aceh, Ir. Mawardi, saat berada di ruas jalan Simpang KKA Aceh Utara-Bandara Rembele Bener Meriah, Minggu (21/12/2025). Kemacetan kerap terjadi usai dibuka awal Desember 2025. (foto:dok.PUPR).}

THE ATJEHNESE – Kemacetan parah terus berulang di ruas jalan alternatif perbatasan Aceh Utara menuju Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, sejak jalur tersebut resmi dibuka untuk umum pada awal Desember 2025. Jalan yang semula diharapkan menjadi solusi justru berubah menjadi titik krisis baru: kendaraan nyaris tak bergerak, antrean mengular panjang, dan arus logistik tersendat hampir setiap hari.

Situasi ini bahkan sempat dialami langsung oleh rombongan DPRA, Salmawati atau yang akrab disapa Bunda Salma. Pada Sabtu pagi, 20 Desember 2025, rombongan tersebut terjebak berjam-jam dalam antrean yang nyaris tidak bergerak, saat perjalanan pulang ke Banda Aceh usai menyalurkan bantuan logistik ke wilayah terdampak. Di tengah kemacetan, rombongan bahkan sempat singgah membawa pulang hasil kebun warga berupa cabai—sebuah potret kecil ekonomi rakyat yang ikut terhambat oleh buruknya infrastruktur darurat.

Kondisi ini dibenarkan oleh Kepala Dinas PUPR Aceh, Mawardi. Ia mengakui bahwa kemacetan di ruas jalan tersebut sudah berada pada level mengkhawatirkan.

“Pada Minggu pagi, 21 Desember 2025, saya turun langsung ke lokasi bersama personel TNI. Kami menyaksikan antrean kendaraan yang panjang, badan jalan yang labil, dan arus logistik yang tersendat. Kami bahkan harus menggelar rapat kecil di pinggir jalan untuk menentukan langkah penanganan darurat,” ujar Mawardi kepada RRI Lhokseumawe, Senin (22/12/2025).

PUPR Aceh kemudian melakukan penanganan darurat dengan menambah material aramco, mendatangkan batang-batang kelapa untuk menahan timbunan tanah di sisi jalan dari gerusan air, serta melebarkan badan jalan agar dapat dilalui dua arah oleh kendaraan roda enam. Targetnya jelas: memecah antrean, menjaga suplai logistik, dan memastikan mobilitas warga tidak lumpuh total.

Namun langkah ini justru menegaskan satu persoalan mendasar: minimnya perencanaan antisipatif. Jalan dibuka untuk umum tanpa kesiapan struktur yang memadai di tengah curah hujan tinggi dan kondisi tanah yang belum stabil. Akibatnya, penanganan dilakukan secara reaktif—setelah kemacetan parah terjadi dan tekanan publik meningkat.

PUPR Aceh juga mengaku harus berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) untuk menjemput material aramco dari Takengon guna dipasang di lokasi terdampak. Proses ini memakan waktu, sementara arus kendaraan terus menumpuk.

“Alam tidak sepenuhnya bersahabat. Curah hujan tinggi, lalu lintas padat, dan badan jalan yang masih labil membuat pekerjaan penuh tantangan. Bahkan beberapa truk logistik harus ditarik menggunakan sling kendaraan off-road milik masyarakat agar bisa melintas,” kata Mawardi.

Fakta bahwa kendaraan logistik harus ditarik secara manual oleh warga dengan kendaraan off-road menunjukkan absennya kesiapan negara dalam menjamin jalur distribusi aman. Ketergantungan pada alat dan bantuan masyarakat menjadi ironi tersendiri, ketika jalan tersebut sejatinya merupakan jalur vital penghubung antarwilayah.

Penanganan dilakukan tanpa henti hingga menjelang senja. Arus lalu lintas perlahan mulai bergerak dan antrean yang semula mengular panjang mulai terurai. Bahkan, sebanyak 11 unit truk pengangkut gas elpiji 3 kilogram akhirnya berhasil melintasi ruas Simpang KKA menuju Bener Meriah dan Takengon sebuah capaian penting bagi masyarakat yang sangat bergantung pada pasokan energi tersebut.

Meski demikian, keberhasilan ini tidak menutup fakta bahwa krisis ini seharusnya bisa dicegah sejak awal. Membuka jalur alternatif tanpa kajian risiko yang matang di tengah musim hujan justru memindahkan masalah ke tempat baru. Warga, pelaku usaha, dan distribusi logistik kembali menjadi korban dari kebijakan tambal sulam.

Kemacetan panjang di jalur Aceh Utara–Rembele bukan sekadar soal lalu lintas, melainkan cermin lemahnya tata kelola infrastruktur darurat. Selama negara lebih sering bereaksi ketimbang mengantisipasi, jalan alternatif akan terus menjadi jalur krisis dan masyarakatlah yang kembali membayar mahal keterlambatan itu.