PUPR Aceh Kerahkan Alat Berat di Titik Longsor, BBM Langka dan Gangguan Jaringan Jadi Hambatan Penanganan Bencana
Pembersihan longsor di jalan Geumpang Pidie menuju Pameu, Aceh Tengah, pada Senin (1/12/2025). (Foto: BPJN Aceh)
THE ATJEHNESE – Pemerintah Aceh terus berpacu dengan waktu untuk memulihkan jalur transportasi yang rusak akibat banjir dan longsor di berbagai kabupaten. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Ahmad Riki Suhadi, menegaskan bahwa penanganan terhadap jalan provinsi maupun jalan nasional yang terdampak bencana tetap menjadi prioritas utama, mengingat banyak wilayah kini berada dalam kondisi terisolasi.
Menurut Ahmad, hingga 1 Desember 2025, tim teknis masih fokus menyelesaikan berbagai titik longsor yang memiliki karakteristik berbeda. Salah satu titik berat berada di ruas Krueng Geukueh, Aceh Utara, yang berbatasan dengan Bener Meriah. Di lokasi ini, alat berat jenis eskavator sudah diturunkan untuk mempercepat proses pembersihan material longsoran.
Tambahan Loader untuk Penanganan Lebih Cepat
Memasuki tanggal 2 Desember, PUPR Aceh menambah kekuatan armada dengan mengoperasikan loader tambahan. Mesin ini memungkinkan petugas mengangkat dan memindahkan material lebih cepat, termasuk tanah, pasir, kerikil, hingga puing-puing besar yang menutupi badan jalan.
Namun Ahmad mengakui bahwa proses penanganan di lapangan tidak sepenuhnya berjalan mulus. Dua hambatan utama yang paling mengganggu adalah gangguan jaringan komunikasi dan keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bagi alat berat.
“Di lapangan, BBM menjadi kendala serius. Kami sudah menyampaikan hal ini dalam rakor yang dipimpin Sekda. Pertamina menyatakan kesiapannya membantu, termasuk memberikan akses khusus agar penanganan longsor dapat diprioritaskan,” ujar Ahmad saat dihubungi RRI, Selasa (2/12/2025).
BPTD Aceh Apresiasi Percepatan Pemulihan
Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh, Tofan Muis, mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan PUPR dan lembaga teknis lainnya. Ia menilai percepatan penanganan sangat penting untuk membuka kembali akses ke daerah-daerah yang terdampak parah.
Menurut Tofan, pemulihan ruas jalan dan jembatan tidak semata-mata menyangkut mobilitas kendaraan, tetapi juga berhubungan langsung dengan kelangsungan bantuan kemanusiaan. “Ketika akses terbuka, distribusi kebutuhan pokok dan logistik untuk warga terdampak dapat berjalan tanpa hambatan,” ujarnya.
Akses Terbuka, Bantuan Lebih Mudah Tersalurkan
Dengan banyaknya daerah yang terputus akibat banjir dan longsor, kehadiran alat berat serta koordinasi antara PUPR, BPTD, dan Pertamina menjadi kunci mengatasi krisis akses ini. Pemerintah berharap pemulihan jalur transportasi dapat berlangsung cepat, karena banyak kabupaten/kota kini sangat bergantung pada kelancaran distribusi kebutuhan dasar.
