Bupati Aceh Selatan Melawan Gubernur dan Tetap Pergi Umroh Di tengah Musibah Banjir Besar
Gubernur Aceh, Mualem. Foto: (Dokumen Pemerintah Aceh)
THE ATJEHNESE – Di tengah kepungan banjir dan longsor yang melanda berbagai wilayah Aceh akibat siklon tropis, muncul kabar mengejutkan mengenai Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang disebut berangkat menunaikan ibadah umrah meski daerahnya sedang berada dalam status darurat bencana. Pemerintah Aceh akhirnya angkat suara untuk meluruskan informasi tersebut sekaligus menegaskan langkah yang akan diambil.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa Bupati Mirwan telah mengajukan izin perjalanan luar negeri pada 24 November 2025, dengan alasan keperluan penting. Namun permohonan tersebut ditolak langsung oleh Gubernur Aceh, mengingat intensitas bencana hidrometeorologi yang saat itu melanda hampir seluruh wilayah Aceh, termasuk Aceh Selatan sebagai salah satu kabupaten paling terdampak.
“Bupati sendiri sebelumnya telah menetapkan Status Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor di daerahnya. Dengan kondisi seperti itu, permintaan izin tentu tidak bisa dikabulkan,” ujar MTA, Jumat (5/12/2025).
Hingga kini, Pemerintah Aceh masih menunggu konfirmasi resmi dari Bupati Aceh Selatan maupun pejabat di kabupaten tersebut. Upaya komunikasi sejak kabar ini mencuat dikatakan belum mendapat kepastian, sehingga pemerintah provinsi masih terus melakukan verifikasi.
Sementara itu, Gubernur Aceh dikabarkan berada di lapangan sejak pagi, meninjau langsung lokasi bencana dan memimpin koordinasi penanganan bersama berbagai instansi. “Situasinya genting, dan setiap pemimpin daerah semestinya berada di tengah rakyat saat masa-masa sulit seperti ini,” tutur MTA.
Pemerintah Aceh menegaskan bahwa jika dugaan keberangkatan tanpa izin tersebut terbukti, teguran resmi dan sanksi administratif akan dijatuhkan. Namun, MTA mengingatkan bahwa proses klarifikasi harus dirampungkan terlebih dahulu sebelum pemerintah mengeluarkan pernyataan final kepada publik.
Pemerintah Aceh juga menambahkan bahwa informasi terbaru akan segera diumumkan setelah proses verifikasi tuntas.
Pemimpin yang Pergi di Tengah Bencana Dianggap Mencoreng Kepercayaan Publik
Di luar proses administratif, sejumlah pengamat dan warga Aceh Selatan menyayangkan sikap seorang kepala daerah yang diduga meninggalkan wilayahnya saat bencana sedang melanda. Dalam kondisi di mana ribuan warga mengungsi, jaringan listrik terputus, serta akses jalan rusak diterjang banjir, publik menilai seorang pemimpin seharusnya berada di garis depan, bukan justru meninggalkan daerah dengan alasan ibadah pribadi.
Pemerintah Aceh menilai tindakan seperti ini, apabila benar terjadi, mencoreng karisma kepemimpinan dan melukai rasa kesetiaan seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Sikap tersebut juga dipandang mencerminkan ketidaksensitifan terhadap penderitaan masyarakat yang sedang berjuang menghadapi dampak bencana.
Banyak warga berharap pemerintah bertindak tegas. “Pemimpin yang meninggalkan rakyatnya di masa darurat bukan hanya tidak pantas, tetapi layak diberi sanksi keras, bahkan dicopot dari jabatan,” demikian aspirasi yang mulai mengemuka di media sosial dan ruang publik Aceh Selatan.
Dengan situasi yang terus berkembang, publik kini menanti ketegasan Pemerintah Aceh sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga integritas kepemimpinan daerah dan penghormatan terhadap rakyat yang tengah dilanda musibah.
