Aksi Damai Honorer Non Database di Lhokseumawe Berjalan Tertib, Pemerintah Diminta Lebih Fokus pada Kesejahteraan SDM

^{Ratusan Aliansi Honorer Non Database BKN saat melakukan aksi damai di Kantor Wali Kota Lhokseumawe.Rabu (19/11/2025) (foto/dok:Polres).}

THE ATJEHNESE – Aksi damai yang digelar oleh Aliansi Honorer Non Database BKN berlangsung aman dan kondusif di Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Rabu (19/11/2025). Sekitar 150 peserta aksi menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan afirmasi tenaga honorer, khususnya mereka yang belum masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Aksi diawali pada pukul 08.00 WIB, ketika para peserta berkumpul di pelataran Masjid Agung Islamic Center Banda Sakti. Dengan membawa spanduk, bendera, serta pengeras suara, massa bergerak menuju Kantor Wali Kota Lhokseumawe pada pukul 09.00 WIB dalam suasana damai dan tertib.

Setiba di kantor wali kota pukul 09.30 WIB, para peserta disambut langsung oleh Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H. Dialog berlangsung di Aula Kantor Wali Kota hingga pukul 10.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan honorer menyampaikan tuntutan agar pemerintah memberikan afirmasi dan kejelasan status sesuai amanat UU ASN 2023 serta KepmenPAN-RB Nomor 347 Tahun 2024.

Peserta menilai bahwa regulasi baru terkait ASN tidak boleh mengabaikan mereka yang telah lama mengabdikan diri sebagai tenaga honorer di berbagai instansi, namun belum terdata dalam sistem resmi BKN. Banyak di antara mereka telah bekerja lebih dari sepuluh tahun namun belum memperoleh kepastian status maupun perlindungan kerja.

• Pengamanan Berlapis, Aksi Berjalan Kondusif

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Ahzan, S.H., S.I.K., M.S.M., M.H, melalui Kasi Humas Polres Lhokseumawe Salman Alfarasi, menyampaikan bahwa kepolisian menurunkan personel sejak titik awal aksi untuk memastikan keamanan dan kelancaran kegiatan.

“Pengamanan dilakukan dari titik kumpul, sepanjang rute aksi, hingga Kantor Wali Kota. Kami memastikan kegiatan berlangsung damai dan masyarakat sekitar tetap dapat beraktivitas seperti biasa,” ujar Salman.

Pukul 10.30 WIB, aksi dinyatakan selesai setelah massa membubarkan diri dengan tertib. Aktivitas di sekitar Kantor Wali Kota kembali normal tanpa adanya gangguan ketertiban.

• Harapan Baru dan Tuntutan Kesejahteraan

Selain menyuarakan tuntutan teknis mengenai afirmasi kebijakan honorer, para peserta aksi juga menekankan pentingnya perhatian serius pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung berbagai layanan publik.

Di tengah dialog, muncul pula desakan moral bahwa Pemerintah Aceh seharusnya lebih mengedepankan kesejahteraan rakyat dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kinerja aparatur, bukan hanya sekadar menyesuaikan kebijakan administratif yang seringkali tidak menyentuh akar persoalan.

Para peserta berharap agar aspirasi mereka tidak hanya dicatat, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, mengingat peran tenaga honorer sangat besar dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi, dan sektor publik lainnya.

• Aparatur Daerah Diminta Bersikap Transparan

Para peserta juga mengingatkan bahwa proses pendataan dan verifikasi honorer sering kali menjadi sumber keluhan akibat tidak meratanya informasi dan perbedaan kebijakan antarinstansi. Mereka meminta pemerintah daerah memastikan proses pendataan dilakukan secara transparan dan adil sehingga tidak ada lagi tenaga honorer yang tertinggal atau terabaikan.

Dengan selesainya aksi damai ini, para honorer berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengawal regulasi terbaru agar tidak menimbulkan keresahan baru di kalangan honorer non database.