Wamenkes Pastikan Aceh Dapat Rp1,052 Triliun pada 2026: Dorongan Baru bagi Perbaikan Layanan Kesehatan
Ilustrasi. Foto: (Google.com).
THE ATJEHNESE – Upaya Pemerintah Aceh untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan mendapat titik terang baru. Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, memastikan bahwa pada tahun anggaran 2026, pemerintah pusat telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp1,052 triliun khusus untuk memperkuat sektor kesehatan di Aceh. Kepastian tersebut disampaikan dalam pertemuan resmi di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan, Selasa, 18 November 2025.
Pertemuan itu dihadiri Ketua Pembina Posyandu Aceh Marlina Muzakir, Plt Direktur RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh, sejumlah kepala daerah, dan pejabat kesehatan Aceh. Suasana diskusi berlangsung hangat namun sarat penekanan pada kebutuhan mendesak perbaikan layanan kesehatan di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.
Usulan Aceh: Peralatan Strategis hingga Penguatan Fasilitas Medis
Dalam pemaparannya, Marlina menyampaikan berbagai kebutuhan strategis yang selama ini menjadi keluhan masyarakat di Aceh. Ia menyoroti keterbatasan fasilitas dan peralatan medis bernilai tinggi di rumah sakit-rumah sakit besar, termasuk RSUD Zainoel Abidin, sehingga sebagian kasus berat masih harus dirujuk ke Jakarta atau luar provinsi.
“Saya ke sini membawa Plt Direktur RS Zainoel Abidin dan sejumlah kepala daerah dari Aceh. Aspirasi rakyat Aceh sangat jelas: mereka ingin layanan kesehatan yang tidak lagi bergantung pada rujukan ke Jakarta. Ada beberapa hal penting yang harus ditambah agar pelayanan di Aceh semakin optimal,” kata Marlina dengan tegas.
Ia juga menekankan bahwa Aceh membutuhkan perhatian khusus mengingat wilayah geografis yang luas serta tantangan akses kesehatan di daerah terpencil.
Respons Wamenkes: Anggaran Akan Difokuskan pada Sarana dan Prasarana Kesehatan
Menanggapi paparan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyatakan dukungan penuh. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang cukup besar khusus untuk Aceh pada tahun 2026, dan dana itu harus digunakan untuk memperkuat layanan dasar dan fasilitas kesehatan.
“Aceh tetap menjadi perhatian pemerintah. Tahun depan, ada dana sekitar Rp1 triliun lebih yang dapat dimanfaatkan Aceh sesuai kebutuhan prioritas,” ujar Dante.
Ia mengingatkan agar penggunaan anggaran tersebut benar-benar diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, sehingga manfaatnya terasa langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah jauh dari pusat layanan kesehatan.
Harapan Besar: Kurangi Rujukan Keluar Daerah dan Perbaiki Layanan Medis
Dengan adanya kepastian alokasi dana tersebut, pemerintah pusat berharap Aceh dapat bergerak lebih cepat dalam meningkatkan kapasitas rumah sakit, memperluas akses layanan kesehatan, dan meminimalkan jumlah pasien yang harus dirujuk keluar daerah.
Selama ini, rujukan medis antarprovinsi menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pasien yang tidak memiliki kemampuan finansial memadai. Pemerintah berharap dengan tambahan anggaran, Aceh mampu memenuhi kebutuhan alat-alat medis canggih, membangun fasilitas tambahan, serta memperbaiki berbagai unit layanan yang selama ini masih terbatas.
Masyarakat Berharap Janji Ini Benar-Benar Terwujud
Kabar mengenai alokasi dana triliunan rupiah ini disambut antusias oleh berbagai elemen masyarakat Aceh. Mereka menilai langkah tersebut sebagai kesempatan besar untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih manusiawi dan mudah dijangkau.
Namun, masyarakat juga berharap agar komitmen ini segera direalisasikan, bukan sekadar wacana atau janji tanpa bukti. Mereka menantikan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung dalam bentuk fasilitas yang lebih lengkap, layanan yang lebih cepat, serta akses kesehatan yang lebih merata di seluruh wilayah Aceh.
