Kemenkumham Aceh Apresiasi Langkah Cepat Pemkab Pidie Bentuk Posbankum di Seluruh Gampong

^{Foto: (Dokumen Kemenkum Aceh)}

THE ATJEHNESE – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap langkah progresif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie yang menargetkan pembentukan Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh gampong. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman, saat menerima audiensi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Pidie, Wahidin, pada Kamis, 13 November 2025.

Dalam pertemuan itu, Meurah Budiman menilai langkah Pemkab Pidie layak dijadikan contoh bagi daerah lain karena menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan Kemenkumham Aceh dalam memperluas akses keadilan hingga ke tingkat desa.

“Pidie ini daerah dengan jumlah gampong sangat banyak. Komitmen untuk memastikan semua gampong memiliki Posbankum adalah langkah strategis dan visioner. Ini memastikan masyarakat tidak lagi buta hukum dan mendapatkan pendampingan yang mudah dijangkau,” kata Meurah.

112 Posbankum Sudah Terbentuk, Target 100 Persen Akhir November

Dari laporan yang disampaikan, hingga saat ini sudah terdapat 112 Posbankum yang aktif di berbagai gampong di Pidie. Pemerintah daerah menargetkan seluruh desa akan memiliki Posbankum sebelum akhir November 2025. Target ini dinilai realistis karena koordinasi lintas kecamatan terus diperkuat.

Wahidin menjelaskan bahwa pembentukan Posbankum merupakan bagian dari strategi besar Pemkab Pidie untuk memastikan masyarakat desa memiliki akses terhadap layanan bantuan hukum secara cepat, murah, dan tanpa hambatan birokrasi.

“Bapak Bupati memberi arahan agar percepatan dilakukan melalui penguatan komunikasi bersama camat dan para keuchik. Semua bergerak bersama agar tidak ada gampong yang tertinggal,” jelasnya.

Akhir November Akan Jadi Momentum Besar Pidie

Sebagai puncak agenda, Pemkab Pidie berencana menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Gampong pada akhir November. Dalam kegiatan itu, pemerintah daerah menargetkan meresmikan secara bersamaan 730 Posbankum Gampong (Posbankumdes). Jika target tercapai, Pidie akan menjadi salah satu kabupaten tercepat di Aceh dalam menuntaskan layanan bantuan hukum tingkat desa.

“Ini bukan hanya soal jumlah, tetapi soal keberanian dan komitmen. Langkah Pidie patut diapresiasi karena menunjukkan bagaimana pemerintah daerah benar-benar hadir dalam memenuhi hak-hak masyarakat desa,” ujar Meurah Budiman.

Kakanwil Kemenkumham Dijadwalkan Hadir dalam Peresmian

Dalam kegiatan Rakor nanti, Bupati Pidie secara khusus mengundang Kakanwil Kemenkumham Aceh untuk memberikan dukungan moral sekaligus apresiasi atas kerja keras pemerintah daerah yang telah berupaya memperluas pelayanan hukum hingga ke tingkat paling bawah.

Kakanwil Meurah Budiman menyatakan kesiapannya menghadiri kegiatan tersebut. Ia menilai kehadiran Kemenkumham bukan hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai penegasan bahwa negara hadir dalam memastikan perlindungan hukum bagi seluruh warga, termasuk di desa-desa.

“Ini momentum penting bagi Pidie dan bagi Aceh. Kita berharap upaya ini menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lainnya,” ujarnya.

Dengan langkah agresif Pemkab Pidie, harapan tentang akses keadilan yang merata di Aceh semakin dekat menjadi kenyataan.