Gubernur Mualem Kukuhkan Kepala BPKP Aceh Baru, Ungkap Keluhan Utama Soal Pendangkalan Kuala

^{Foto: (Dokumen Pemerintah Aceh).}

THE ATJEHNESE – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau Mualem, resmi melantik Nanang Agus Sutrisno sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh dalam sebuah prosesi sederhana yang berlangsung di Restoran Pendopo Gubernur Aceh, Jumat, 14 November 2025. Acara tersebut turut dihadiri jajaran pejabat pemerintah dan perwakilan BPKP pusat.

Dalam sambutannya, Mualem menyampaikan selamat atas penugasan baru tersebut dan berharap Nanang dapat memperkuat fungsi pengawasan keuangan daerah. “Selamat bertugas kepada Pak Nanang. Semoga betah di Aceh dan semakin mempertegas peran BPKP dalam mengawal tata kelola keuangan,” ujar Gubernur.

Gubernur Ungkap Curhat Soal Pendangkalan Kuala di Aceh

Di luar rangkaian seremoni pelantikan, Mualem turut menyinggung hasil pertemuannya dengan Presiden Republik Indonesia pada malam sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan salah satu persoalan paling mendesak di Aceh, yaitu pendangkalan hampir seluruh muara pelabuhan atau kuala.

Menurutnya, kondisi pendangkalan tersebut sudah berada di titik kritis. Sedimen dan pasir yang menumpuk membuat kapal nelayan kesulitan keluar masuk. “Hampir semua kuala kita dangkal. Nelayan harus menunggu air pasang untuk pergi atau pulang melaut. Ini sangat mengganggu aktivitas pencarian nafkah,” katanya.

Mualem memperkirakan lebih dari 95 persen kuala di Aceh kini memerlukan pengerukan total, bukan pengerukan sementara yang selama ini dilakukan. Ia menekankan pentingnya pengerukan permanen dan pembuangan sedimen ke luar kawasan kuala agar tidak menumpuk kembali.

Gubernur menyebut Presiden memberi respons positif atas laporan tersebut. “Alhamdulillah, Pak Presiden menyetujui. Tahun depan akan ada tambahan dana untuk pengerukan kuala, termasuk penambahan dana abadi untuk mantan kombatan,” ujarnya.

BPKP Diharapkan Awasi Anggaran Strategis

Mualem berharap BPKP Aceh dapat mengawal seluruh proses penggunaan dana tersebut agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak mengalami kendala administrasi. Menurutnya, program pengerukan kuala merupakan salah satu kebutuhan mendesak masyarakat pesisir dan harus segera dijalankan.

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Negara BPKP RI, Setya Nugraha, yang hadir pada kesempatan itu, menegaskan bahwa lembaganya siap memberikan pendampingan penuh. Ia menilai tantangan pengelolaan keuangan daerah di Aceh cukup kompleks, sehingga keberadaan BPKP menjadi penting untuk memperkuat akuntabilitas dan efektivitas belanja daerah.

“BPKP hadir untuk memastikan setiap rupiah digunakan secara benar. Kami memahami dinamika pemerintahan di Aceh sedang bergerak cepat dan penuh tantangan. Karena itu, kami siap mendampingi Gubernur dan pemerintah Aceh dalam berbagai agenda pembangunan,” ujar Setya.

Ia juga menegaskan bahwa perangkat BPKP Aceh siap siaga membantu pemerintah daerah, mulai dari pemetaan potensi kerugian negara, pencegahan titik rawan korupsi, hingga mengevaluasi efektivitas program pembangunan. “Kami ingin kehadiran BPKP memberikan manfaat nyata, terutama bagi masyarakat Aceh,” tambahnya.

Kolaborasi untuk Program Pembangunan Aceh

Dengan pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Aceh yang baru, Mualem berharap sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan semakin kuat. Menurutnya, tahun-tahun mendatang akan menjadi periode penting bagi Aceh, terutama terkait pengelolaan anggaran strategis dan percepatan pembangunan infrastruktur.

“Kita butuh kerja bersama agar semua program berjalan lancar,” tutup Mualem.